Media Indonesia 3 Januari 2011.
Ekonomi 2011 sekadar Numpang Lewat?
Oleh Hendri Saparini Pengamat Ekonomi dan doktor ekonomi politik lulusan Jepang
“Perlu perubahan dalam politik anggaran sehingga APBN tidak sekadar kumpulan alokasi dana untuk menstimulasi laju ekonomi.
Namun, juga sebagai alat politik untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perubahan prioritas.”
TIDAK terasa kita telah memasuki tahun 2011 . Pemerintah optimistis ekonomi tahun depan akan lebih baik. Tentu saja ukuran yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang diprediksi mencapai 6,4%, melanjutkan pencapaian 2010. Apalagi, menurut Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Indonesia menduduki peringkat ketiga di G-20 setelah China dan India.
Bila menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, klaim tersebut tidak salah.
Pertumbuhan ekonomi 2010 yang hingga kuartal ketiga mencapai 5,9% memang lebih tinggi daripada target tahun ini yang sebesar 5,8%.
Apalagi indikator keuangan tahun 2010 telah mencetak rekor baru karena Bursa Efek Indonesia mencatat kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) tertinggi di dunia dari 2.575 pada awal tahun, menembus 3.600 pada Desember tahun ini.
Indikator keuangan lainnya, seperti cadangan devisa dan penguatan nilai tukar rupiah juga menunjukkan peningkatan luar biasa dari hanya sekitar US$51 miliar menjadi lebih dari US$90 miliar pada akhir 2010. Gelombang hot money telah menggelembungkan cadangan devisa dan mendorong penguatan nilai tukar rupiah sebesar 19%, tertinggi di antara negara-negara Asia.
Prestasi tanpa makna
Namun, seberapa besar manfaat dari prestasi keuangan yang kinclong bagi ekonomi nasional? Di negara mana pun ukuran keberhasilan ekonomi bukan pencapaian sektor keuangan. Buktinya, sejak awal tahun, hampir semua negara sibuk memainkan kebijakan di sektor keuangan yang tujuan utamanya untuk menggerakkan sektor riil. Seperti misalnya, negara-negara maju dan berkembang yang terus berupaya menurunkan suku bunga mereka hingga mendekati nol dan melemahkan nilai tukarnya untuk mendorong sektor riil dan mengurangi pengangguran.
China misalnya, terus melakukan manuver untuk menghindar dari tekanan AS dan negara-negara Eropa yang berkeinginan Bank Sentral China mempercepat apresiasi nilai tukar yuan karena kebijakan fleksibel yang dijalankan sejak pertengahan 2010 dinilai belum maksimal.
Tentu tidak gampang bagi China dan negara berkembang lain untuk menuruti tuntutan tersebut karena strategi nilai tukar lemah merupakan benteng pertahanan bagi industri pengolahan. Apresiasi yuan terhadap dolar AS tentu akan mengerek harga dan menekan daya saing produk ekspor China. Sementara itu, bagi China, industri pengolahan sangat strategis karena menjadi andalan dalam menciptakan lapangan kerja. Menurunnya daya saing industri akan membahayakan stabilitas sosial politik negara dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar itu.
Sangat mengherankan bila selama 2010 Indonesia justru mengambil arah kebijakan yang berbeda dengan tren kebijakan keuangan negaranegara di dunia. Rupiah yang menguat justru dinilai sebagai kekuatan. Melambungnya IHSG dianggap prestasi, padahal ada ancaman terjadinya financial bubbles. Tren kebijakan sektor keuangan tidak terintegrasi dengan strategi dan kebijakan di sektor perdagangan dan industri. Dengan begitu, tidak ada pertimbangan jelas mengapa nilai tukar harus dikuatkan atau dilemahkan.
Bagaimana kebijakan sektor keuangan tahun 2011?
Kebijakan keuangan tahun 2010 dipastikan akan berlanjut dan tidak akan ada perubahan mendasar. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak akan melakukan perubahan kebijakan terhadap banjirnya dana dari pasar uang global yang akan masuk ke Indonesia. Kebijakan keuangan yang longgar bahkan cenderung membiarkan dan mendorong masuknya hot money, dan Indonesia akan tetap menjadi surga bagi investasi portofolio dunia.
Intervensi dari negara-negara maju maupun lembaga multilateral agar Indonesia tetap mempertahankan kebijakan sektor keuangan yang sangat longgar tentu akan terus terjadi lewat berbagai cara karena Indonesia menjadi semakin penting. Sejak awal 2010 banyak negara telah men erapkan berbagai kebijakan kontrol terhadap masuknya dana-dana jangka pendek.
Di Thailand misalnya, pemerintah telah memberlakukan withholding tax baik untuk bunga maupun capital gain yang diterima asing. Brasil telah menaikkan pajak bagi investor asing yang membeli obligasi domestik. Sementara itu, di Korea Selatan, pemerintahnya bahkan telah melarang penarikan pinjaman dengan mata uang asing dan menurunkan porsi utang luar negeri.
Konsekuensi dari kebijakan untuk mempertahankan suku bunga dan imbal hasil obligasi yang tinggi adalah kepemilikan asing di SUN, SBI, dan saham akan terus meningkat seperti tren saat ini. Bila pada 2008 total dana asing hanya sebesar Rp548 triliun, menjadi Rp1.374 triliun tahun ini, pada 2011 dipastikan akan jauh lebih besar. Padahal, selain ancaman terjadi pembalikan modal, ongkos yang harus dibayar ekonomi akibat besarnya kepemilikan asing sangat mahal. Modal Bank Indonesia akan terus tergerus, biaya modal swasta akan semakin mahal akibat tingginya suku bunga kredit maupun imbal hasil dari obligasi yang diterbitkan.
Tuntutan perubahan
Dituntut adanya perubahan arah kebijakan ekonomi yang cukup fundamental dari kabinet Presiden Yudhoyono. Ke beranian untuk mengontrol potensi membanjirnya modal jangka pendek pada 2011 menjadi strategi yang penting. Sebagaimana telah dilakukan banyak negara, Indonesia harus segera menerapkan kontrol dana-dana asing jangka pendek baik lewat pajak, pembatasan pinjaman luar negeri, instrumen yang akan mengalihkan investasi jangka pendek ke jangka panjang, dll.
Perubahan kebijakan di sektor keuangan juga menjadi tuntutan karena ongkos mahal dari kebijakan keuangan saat ini juga harus dibayar ekonomi dengan rendahnya kinerja sektor riil. Tanpa perubahan kebijakan di sektor keuangan, kinerja sektor riil pada 2011 tidak akan ada perbaikan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Padahal, sebagaimana enam tahun terakhir, pada 2010 pertumbuhan tiga sektor utama ekonomi, yakni pertanian, pertambangan, dan pengolahan, yang menjadi lapangan usaha utama penduduk dan menyerap 52% lapangan kerja, hanya tumbuh 3,5%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi.
Kinerja sektor riil yang lambat berdampak pada ketidakmampuan dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup sehingga menghambat penyelesaian masalah pengangguran yang cukup serius. Memang angka pengangguran terbuka pada 2010 menurun. Namun, jumlah orang setengah menganggur masih sebanyak 32,8 juta. Sementara itu, data BPS menunjukkan bahwa selama enam tahun Kabinet Indonesia Bersatu, dari 12,2 juta lapangan kerja yang tercipta, 41% di antaranya adalah usaha jasa kemasyarakatan (termasuk di dalamnya organisasi politik, jasa reparasi, kebersihan, binatu, dll), bukan pada sektor-sektor yang akan mendorong produktivitas dan nilai tambah tinggi.
Buruknya realisasi APBN 2010 juga telah menjadi salah satu penyumbang penting terhambatnya kemampuan penyediaan lapangan kerja.
Untuk belanja, total realisasi belanja modal hingga November baru sebesar 38%, terendah selama enam tahun pemerintahan SBY. Realisasi yang lamban dari pengeluaran pemerintah itulah yang menyebabkan absennya stimulus ekonomi dan lambannya penciptaan lapangan kerja. Hal yang sama juga terjadi pada sisi penerimaan yang hingga November 2010 baru mencapai 77,7%, lebih rendah daripada kinerja pada periode yang sama tahun lalu.
Rendahnya kinerja dalam penciptaan lapangan kerja tentu akan semakin menyulitkan upaya pemberantasan kemiskinan. Memang angka kemiskinan telah turun menjadi 13,3% tahun ini dan target 11,5%-12% pada 2011 sangat mungkin tercapai. Namun, berkurangnya jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang hanya sekitar 1,5 juta orang tidak sebanding dengan anggaran pemberantasan kemiskinan yang sangat besar dari hanya Rp66 triliun (2009) menjadi Rp94 triliun (2010).
Belum lagi jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat banyak. Data Bank Dunia menyebutkan bahwa 42% penduduk Indonesia, sekitar 100 juta orang, tergolong near poor.
Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan sangat rentan terhadap kenaikan biaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar terutama makanan.
Oleh karenanya, kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga bahan makanan dan makanan pada 2010 seharusnya menjadi alasan pen ting untuk berani melakukan perubahan. Beban masyarakat selama 2010 semakin berat karena harga sembako mengalami kenaikan harga sejak awal tahun. Tidak hanya beras yang melejit dari sekitar Rp5.000 menjadi lebih dari Rp7.000 per kg di akhir tahun, tetapi inflasi juga terjadi pada gula, terigu, dll. Kondisi itu menekan daya beli tidak hanya masyarakat miskin tetapi juga kelas menengah bawah.
Pada 2011, Indonesia akan menghadapi krisis pangan dan energi dunia. Perubahan iklim akan menurunkan pasok pa ngan terutama beras di pasar dunia. Liberalisasi pangan dan minimnya peran pemerin tah sejak kri sis terbukti mengakibat k a n h a rg a p a ngan semakin sulit dijangkau masyarakat.
Tidak ada pilihan bagi pemerintah SBY kecuali berani melakukan koreksi kebijakan pangan. Strategi stabilisasi harga pangan de ngan peran pemerin tah yang lebih besar menjadi keharusan bila Presiden Yu dhoyono tidak ingin ekonomi dan stabilitas sosial politik 2011 terancam.
Oleh karena itu, terobosan yang dilakukan untuk mendorong kinerja APBN tidak sekadar mendorong angka realisasi lebih cepat dan tinggi. Namun, perlu perubahan dalam politik anggaran sehingga APBN tidak sekadar kumpulan alokasi dana untuk menstimulasi laju ekonomi.
Namun, juga sebagai alat politik untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perubahan prioritas.
Sebagai contoh, harus ada ketegasan Presiden Yudhoyono untuk mengubah kebijakan stok beras Bulog saat ini dan mengalokasikan dana lebih besar pada APBN untuk menyerap produksi beras dalam negeri. Juga tegas untuk membatalkan rencana pengurangan subsidi BBM pada 2011. Selain persiapan kebijakan masih sangat prematur, penghematan anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan ongkos yang akan ditanggung ekonomi lewat dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan daya saing ekonomi.
Mari kita tunggu apakah Kabinet Indonesia Bersatu II akan menjadikan kinerja ekonomi 2011 sekadar numpang lewat sebagaimana selama ini, atau menjadi momentum perubahan untuk mewujudkan kinerja ekonomi yang berkualitas.
Filed under: Ekonomi |
AsSalyan 
Tinggalkan komentar