Bacharuddin Jusuf Habibie : Quo Vadis Indonesia?

Republika, Kamis, 22 Desember 2011

Quo Vadis Indonesia? (1)

Bacharuddin Jusuf Habibie
Mantan Presiden RI

Baik Sutan Takdir Alisjahbana (STA) maupun Bacharuddin Jusuf Habibie (BJH) memiliki obsesi yang sama, yaitu memajukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang sudah maju. Sutan Takdir Alisjahbana aktif dalam sastra dan kebudayaan sejak sebelum Sumpah Pemuda (1928) dan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945), sampai embusan napas terakhir di usia 86 tahun pada 17 Juli 1994.

Bacharuddin Jusuf Habibie aktif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) dan sebelum era Reformasi (1998), hingga sampai saat ini. Baik generasi Sutan Takdir Alisjahbana maupun generasi Bacharuddin Jusuf Habibie memperjuangkan dan mengembangkan segala usaha untuk meningkatkan peran sumber daya manusia (SDM) dalam memajukan Indonesia.

Jika Sutan Takdir Alisjahbana bersama generasinya menitikberatkan aktivitasnya pada peningkatan ‘nasionalisme’ dari suatu masyarakat plural dalam kebhinekaan Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie bersama generasi selanjutnya menitikberatkan aktivitas pada peningkatan ‘daya saing’ sumber daya manusia Indonesia di tengah proses globalisasi yang sedang berjalan.

Sasaran Sutan Takdir Alisjahbana dan Bacharuddin Jusuf Habibie sama, yaitu kesejahteraan dan keadilan yang merata, tanpa membedakan suku, agama, dan ras bagi sumber daya manusia yang hidup di benua maritim Indonesia. Namun, cara untuk mencapai sasaran tersebut berbeda karena harus disesuaikan dengan keadaan, lingkungan, dan kondisi dunia masa mereka masing-masing saat berperan dan berkarya.

Ironi kesenjangan

Wajah dunia pada masa generasi Sutan Takdir Alisjahbana (sebelum 1945) dan sekarang sangat berbeda. Dahulu tidak ada organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagian besar dunia masih dijajah oleh beberapa negara adikuasa. Mereka menjadikan daerah jajahannya sebagai modal tempat mengeruk sumber daya alam (SDA) terbarukan dan tidak terbarukan, yang sekaligus menjadi pasar bagi hasil produk nilai-tambah mereka. Pendapatan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hidup di negeri jajahannya, dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pengembangan prasarana ekonomi dan iptek serta proses industrialisasi di Eropa dan Amerika Utara, yang saat itu sedang berkembang.

Sekarang wajah dunia telah berubah. Bangsa-bangsa yang pernah dijajah telah merdeka dan bebas, bahkan menjadi anggota PBB. Mereka berlomba-lomba meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia masing-masing.

Ternyata batas negara dan jumlah penduduk suatu bangsa sangat dipengaruhi, direkayasa, bahkan ditentukan oleh penjajah; dan bukan berdasarkan pertimbangan ras, etnik, agama, budaya, bahasa, kerajaan, dan suatu dinasti yang pernah berkuasa. Nasionalisme yang baru berkembang di Timur Tengah, Afrika, Asia, dan di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan lebih berorientasi pada pragmatisme, seperti halnya pada terbentuknya India, Pakistan, Banglades, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan sebagainya. Apabila kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh sumber daya manusia Indonesia yang menjadi sasaran perjuangan Sutan Takdir Alisjahbana dan generasi Bacharuddin Jusuf Habibie, untuk menilai seberapa jauh sasaran tersebut telah dicapai, kita perlu melihat kemampuan berkarya (kualitas) dari sumber daya manusia Indonesia, yang antara lain tecermin dalam profil lapangan kerja mereka.

Ternyata dari data yang kita peroleh menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup memprihatinkan.

  • Usaha kecil dan usaha menengah menyediakan 99,46 persen lapangan kerja, sementara lapangan kerja yang disediakan oleh usaha besar hanya mencapai 0,54 persen.
  • BPD dalam perekonomian nasional disumbang oleh hasil usaha besar (44,9 persen) hasil usaha kecil dan menengah (55,1 persen).
  • Perbandingan nilai tambah yang dihasilkan setiap lapangan kerja oleh UK: UM: UB adalah 1: 3: 170.

Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, produktivitas, dan penguasaan iptek.

Kesenjangan tersebut harus dihindari karena akan mengakibatkan peningkatan kesenjangan antara miskin dan kaya dan menghambat daya saing ekonomi nasional. Gambaran tentang kesenjangan tersebut juga mengingatkan kita bahwa masalah kualitas sumber daya manusia merupakan persoalan utama bangsa, yang harus menjadi perhatian dan hendaknya menjadi ‘tema sentral’ dalam berbagai upaya kita untuk membangun masa depan secara konsisten dan berkesinambungan.

Sejarah telah membuktikan bahwa hanya suatu masyarakat yang sumber daya manusianya merdeka dan bebas saja, yang dapat meningkatkan produktivitasnya dan akhirnya daya saing mereka.

  • Perilaku sumber daya manusia dipengaruhi oleh budaya dan agama masyarakat bersangkutan, yang diperoleh dari kualitas proses pembudayaan.
  • Keterampilan sumber daya manusia ditentukan oleh sistem pendidikan, penelitian, dan kesempatan bekerja masyarakat bersangkutan pula.

Dalam proses ‘globalisasi’, perhatian utama diberikan sekitar mekanisme ‘jual-beli’ bilateral, multilateral, dan global. Pasar nasional, regional, dan global dengan mata uang yang relatif stabil dan relatif kuat akan mendapat perhatian utama.

Mekanisme pasar yang tadinya didominasi sumber daya alam dan produk karya nilai tambah dan biaya tambah sumber daya manusia, sekarang diwarnai dengan komoditas baru yang kita kenal sebagai mata uang*. Arus informasi yang berlangsung cepat, tidak semua sempurna, dan rentan terhadap manipulasi sehingga akan sulit menghasilkan kebijakan yang tepat, cepat, dan berkualitas. Mekanisme pasar dan teori ekonomi yang berlaku perlu disempurnakan!

Catatan AsSalyan :

Sebenarnya uang adalah surat hutang yang bernilai nominal tertentu yang diterbitkan oleh negara atau lembaga lain yang diberi wewenang, misal bank sentral. Menjadikan uang yang tidak didukung oleh nilai yang sebenarnya, seperti emas atau benda berharga yg lain sebagai cadangan (uang fiat) adalah penyimpangan dari kepastian nilainya. Karena negera tidak menjamin kepastian nilai uang fiat itu, sedangkan syariat Islam menetapkan bahwa :

  1. seorang pekerja harus di upah dengan nilai upah yang pasti nilainya.
  2. suatu komoditas atau barang bernilai dinilai dengan sesuatu yang pasti nilainya.

Dengan penambahah pencetakan uang tanpa didukung oleh adanya penambahan cadangan benda berharga, berarti adanya pencurian sebesar penambahan uang yang dicetak itu dari masyarakat pemegang uang.

Penyimpangan dari prinsip syariat Islam semakin bertambah, apabila mata uang dijadikan komoditas perdagangan.

Untuk itulah Pak BJ Habibie menyimpulkan perlunya penyempurnaan teori ekonomi dan mekanisme pasar yang berlaku sekarang.

———
Dalam proses globalisasi, dengan cadangan valuta asing yang diperoleh dari ekspor sebagai hasil karya proses nilai tambah sumber daya manusia, dapat dimanfaatkan untuk membeli modal perkebunan dan pertambangan sumber daya alam di negara pengimpor. Beberapa masyarakat atau negara telah berhasil mengekspor produk karya dan kerja sumber daya manusianya, kemudian memanfaatkan pendapatannya untuk membiayai pembangunan dan penyempurnaan pendidikan, penelitian, serta prasarana ekonomi dan industri nasionalnya. Akibatnya, proses peningkatan produktivitas dan daya saing negara tersebut meningkat dan demikian pula cadangan valuta asingnya.

Sebagai penanam modal, melalui proses globalisasi setiap perusahaan nasional atau multinasional dapat menjadi pemilik perkebunan dan pertambangan atau modal sumber daya alam di negara lain. Jaringan global para investor tersebut akan terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjadikan cadangan valuta dolar AS atau euro yang dimilikinya, berubah menjadi modal sumber daya alam di mancanegara.

Jangan cuma konsumen

Masyarakat akan menjadi konsumen produksi masyarakat lain, yang tanpa disadari telah menjual modal sumber daya alam perkebunan dan pertambangan yang dimiliki, yang dibayar dengan mengimpor produk yang tidak dibuat sendiri! Demikianlah, jaringan global penguasaan modal sumber daya alam oleh perusahaan nasional dan multinasional akan berkembang terus.

Masyarakat Indonesia secara tradisional tidak menghalangi investor nasional atau global membangun pusat keunggulan produksi untuk pasar domestik, regional, dan global. Namun, tetap saja tidak ada pembinaan dan perhatian terhadap produksi masyarakatnya sendiri. Yang diperhatikan adalah keuntungan yang cepat dan jangka pendek.

Jika hanya neraca perdagangan dan pembayaran yang diperhatikan dan keduanya dalam keadaan seimbang bahkan menguntungkan, tanpa memberikan gambaran mengenai neraca jam kerja, dalam era globalisasi sekarang ini sulit menghindari terjadinya dilema seperti yang dilukiskan di depan.

Neraca perdagangan dan pembayaran bisa seimbang, bahkan menguntungkan karena harga sumber daya alam meningkat! Namun, bagaimana nasib bangsa jika akhirnya pemilik kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah perusahaan asing?

 

Sumber : http://koran.republika.co.id/koran/24/150579/Quo_Vadis_Indonesia_1

 

 


Republika, Jumat, 23 Desember 2011

Quo Vadis Indonesia? (2)

Bacharuddin Jusuf Habibie
Mantan Presiden RI

Bukan kebetulan dunia ekonomi makro hanya memperhatikan pengembangan neraca perdagangan dan neraca pembayaran antar negara (Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, ASEAN, dan sebagainya). Masalah lapangan kerja terbatas pada kepentingan nasional dan sudah tercermin tidak langsung pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Bukankah sebagian besar negara berkembang sebelumnya adalah wilayah yang dijajah dan dikuasai untuk mengeruk sumber daya alam sekaligus berfungsi sebagai ‘pasar domestik’ untuk mengonsumsi produk nilai tambah masyarakat penjajah? Bagaimana sekarang? Masyarakat yang dahulu dijajah sudah menjadi merdeka dan bebas. Mereka lebih sadar akan masalah ketenteraman yang erat kaitannya dengan pemerataan pendapatan dan pemerataan berkembang dan bekerja yang harus diselesaikan.

Apalagi, dengan meningkatnya kemampuan memanufaktur produk konsumsi -yang tadinya diproduksi di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Utara- oleh masyarakat Cina dan India, produk-produk mereka mulai dan bahkan telah membanjiri pasar global! Produk konsumsi yang dahulu dikuasai oleh industri manufaktur penjajah tak dapat bersaing dengan produksi negara berkembang, baik di pasar jajahannya dahulu dan Cina maupun di pasar domestik Amerika Utara, Eropa, dan Jepang.

Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran di beberapa masyarakat Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Ini tercermin pada perbandingan utang terhadap kemampuan prestasi ekonomi (GDP) negara tersebut yang sudah mendekati 100 persen. Bahkan, Amerika Serikat (AS) telah melampaui 100 persen dan Jepang 200 persen GDP.

Jikalau utang Jepang diperoleh dari masyarakatnya sendiri dengan suku bunga yang rendah, maka utang di AS diperoleh dari  pasar global dengan suku bunga yang relatif tinggi. Mengapa demikian? Bagaimana dengan risiko dan jaminan pinjaman? Apa akibatnya? Masih banyak lagi pertanyaan yang perlu dijawab!

Mengapa demikian? Setelah Perang Dunia II pasar domestik AS berkembang menjadi pasar yang terbesar di dunia karena ekonomi Eropa, Jepang, dan Asia hampir hancur dan tidak berfungsi sesuai harapan. AS memberi bantuan pembangunan ekonomi dan mata uangnya menjadi andalan bagi hampir semua mata uang mancanegara.

Cadangan emas tidak lagi menjadi satu-satunya andalan mata uang. Permintaan atas dolar AS meningkat dan melampaui kebutuhan pasar domestik AS. Anggaran untuk membiayai kehadiran AS sebagai adikuasa di dunia meningkat dan ekonomi Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan negara berkembang lainnya mulai menyaingi produksi AS hampir dalam segala bidang dan sebagainya.

Skenario yang telah diutarakan sebelumnya terjadi dan utang AS melampaui 100 persen kemampuan GDP-nya, bahkan Jepang lebih besar lagi. Namun, demikian nilai dolar AS -mata uang yang menjadi andalan mata uang mancanegara- tetap dicegah menurun. Karena jikalau nilainya menurun, maka nilai cadangan mancanegara-seperti Cina, Jepang, dan beberapa Negara di Eropa-akan menurun pula dan merugikan semua.

Dua ekstrem

Lain halnya dengan Jepang. Pasar domestik Jepang cukup besar, namun mata uang yen Jepang tidak dimanfaatkan sebagai andalan perdagangan dan cadangan mancanegara. Dengan insentif perpajakan dan insentif lain yang diberikan oleh Pemerintah Jepang dan bank yang mencetak mata uang Jepang, suku bunga yen dapat ditekan serendah mungkin sehingga kurang menarik bagi investor global.

Bagaimana dengan risiko dan jaminan pinjaman? Dengan undang-undang, regulasi pemerintah dan bank sentral Jepang, risiko dan jaminan direkayasa secara pragmatis. Dengan suku bunga yang rendah dan sistem perpajakan yang terarah pada peningkatan ‘jam kerja’ atau lapangan kerja secara ‘gotong royong’, pinjaman dari masyarakat sendiri dapat diperoleh dan diperhitungkan risikonya. Misalnya, pembiayaan proyek yang menciptakan lapangan kerja dengan pemberian suku bunga yang sangat rendah dan jenjang pelunasan yang panjang dimungkinkan karena suku bunga memang sangat rendah dan dapat mencegah pengangguran.

Lain halnya dengan kebijakan Pemerintah dan Bank Central AS yang mencetak dan mengeluarkan mata uang dolar AS. Mereka sangat menyadari bahwa mancanegara yang berhasil mengekspor komoditas ke pasar AS sangat berkepentingan memelihara pasar AS tetap sehat dan befungsi sehingga lapangan kerja di mancanegara dapat dipertahankan.

Mata uang dolar AS pun dipertahankan stabilitasnya melalui mekanisme pasar komoditas uang untuk mencegah menurunnya nilai cadangan dolar AS mereka. Semua pemikiran dan kebijakan diarahkan pada pertumbuhan GDP, pengendalian inflasi, dan akhirnya penyediaan lapangan kerja. Mancanegara lainnya bergerak di antara dua skenario model Jepang dan AS.

Apa akibatnya? Bursa yang tadinya berfungsi sebagai ‘mekanisme pengumpulan dana’ yang cukup transparan dan dapat diandalkan berubah menjadi ‘pusat keunggulan berspekulasi dan berjudi’. Informasi diperluas dengan gosip akan sangat merugikan kreditibilitas bursa. Gosip adalah analisis yang belum tentu benar untuk diperhitungkan dan merupakan pemberitaan distortif yang cepat dan membingungkan.

Kita dapat belajar dari tradisi masyarakat Jepang dan Jerman yang selalu memperkenalkan produk barunya di dalam negeri sampai teruji dulu sebelum diekspor. Produk industri pangan walaupun karena globalisasi lebih murah jika diimpor, masyarakatnya ternyata masih tetap memilih produksi dalam negeri.

Sejak berdirinya EEC (Masyarakat Ekonomi Eropa) ada perubahan di Jerman terhadap impor dari masyarakat EEC lainnya. Masyarakat Jepang tetap memilih beras Jepang walaupun lebih mahal dari beras impor Thailand.

Perilaku ini mencerminkan kesadaran bahwa dalam tiap produk tersembunyi jam kerja yang terkait dengan proses pemerataan dan kesejahteraan. 

VOC baru?

Bagaimana masa depan Anda jikalau pengeluaran Anda melampaui pendapatan? Bagaimana masa depan dunia jikalau pengeluaran melampaui pendapatan dunia?

Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 2011 yang lalu,  pada kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan MPR untuk menyampaikan pandangan mengenai Pancasila dalam forum Sidang Paripurna MPR, saya memperingatkan agar jangan sampai proses globalisasi berkembang menjadi jaringan baru seperti terjadi pada era jajahan masa lalu! Hindari jaringan globalisasi berkembang menjadi ‘jaringan neokolonialisme’ dengan adikuasa-adikuasa baru! (Jangan sampai terjadi ‘VOC-baru’ di Indonesia!).


Catatan Assalyan :

Sebenarnya sudah terjadi model VoC baru di Indonesia.
Perhatikan neraca jam kerja dan sadarlah bahwa membeli produk apa pun yang dibuat di dalam negeri sama dengan mempertahankan dan mengembangkan lapangan kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat kita.

Ketika nilai sumber daya alam dari benua maritim Indonesia di pasar dunia-khususnya di pasar Eropa-meningkat, maka terjadi pendekatan para pedagang secara sistematik dan kekerasan yang melahirkan kolonialisme yang dilawan bersama oleh masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, ketenteraman dan kedamaian masyarakat yang pluralistik ini tetap dipelihara karena sikap toleransi yang ada.

Sejarah telah membuktikan bahwa hanya sumber daya manusia yang merdeka, bebas berpikir, dan bebas berkarya saja yang dapat meningkatkan produktivitas dan keunggulannya. Sejarah juga telah membuktikan bahwa semakin pluralistik masyarakat, semakin toleran perilakunya, semakin tinggi daya saing dan kreativitasnya.

Rakyat Indonesia telah meletakkan jejak yang menentukan untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai andalan masa depan, yaitu dengan adanya: Kebangkitan Nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928), juga Kebangkitan Teknologi Nasional (1995). Ketiga kejadian tersebut telah berdampak pada proses-proses: Kemerdekaan pada 1945;   Kebebasan pada 1998; dari masyarakat madani di Indonesia.

Dengan demikian prasyarat utama yang harus dipenuhi untuk mengembangkan produktivitas dan keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang merdeka dan bebas telah dipenuhi. Yang masih harus diperhatikan dan dikembangkan adalah prasarana dan konsep teruji proses ‘pembudayaan’, prasarana dan konsep teruji proses ‘pendidikan dan penelitian’, prasarana dan konsep teruji penyediaan ‘lapangan kerja’.

Sumber : http://koran.republika.co.id/koran/24/150686/Quo_Vadis_Indonesia_2

 

 


Republika, Sabtu, 24 Desember 2011

Quo Vadis Indonesia? (3-Habis)

Bacharuddin Jusuf Habibie
Mantan Presiden RI

Ketika Presiden Soeharto lengser, maka sesuai dengan konstitusi, wakil presiden harus melanjutkan tugas presiden. Dalam waktu 24 jam, saya (sebagai wakil presiden) mengeluarkan kebijaksanaan sebagai berikut:

  1. Bebaskan semua tahanan politik di Indonesia;
  2. Bebaskan pemberian informasi dan pendapat yang bertanggung jawab, melalui media cetak dan elektronik yang bebas dan bertanggung jawab;
  3. Bebaskan masyarakat berdemonstrasi tanpa merusak dan merugikan modal pribadi atau negara.

Dengan kebijakan tersebut, semuanya segera menjadi lebih transparan dan lebih dapat diperhitungkan. Kebijakan itu berdampak positif pada pasar ekonomi dan pasar politik. Free fall nilai mata uang Rupiah segera dapat dihentikan dan secara tahap demi tahap nilai mata uang rupiah kembali ke nilai yang lebih stabil. Demikian pula pasar politik menjadi lebih transparan dan stabil. Semuanya ini penting untuk dipersiapkan sebelum pemilihan umum dilaksanakan dengan keadaan ‘merdeka dan bebas bertanggung jawab’, berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Mekanisme pemerintahan pusat dan daerah perlu dikembangkan dan disempurnakan yang disesuaikan dengan keadaan setelah otonomi daerah diberikan agar budaya setempat dipertahankan dan ketahanan budaya meningkat. Semua ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi globalisasi.

Mengapa dihentikan?

Walaupun demikian, patut kita bertanya:

(1) Apa pelaksanaannya sudah optimal bahkan maksimal?

(2) Bagaimana kesadaran kita terhadap pengembangan dan pengamanan lapangan kerja?

(3) Bagaimana ‘neraca jam kerja’?

(4) Apakah dalam perilaku kita tiap hari sudah berorientasi pada produk dalam negeri?

Tiap tanggal 17 Agustus kita rayakan Proklamasi Kemerdekaan, tiap tanggal 20 Mei kita peringati hari Kebangkitan Nasional, dan tiap tanggal 10 Agustus Hari Kebangkitan Teknologi kita renungkan, mengenang terbang perdana pesawat turboprop canggih-N250 Gatotkaca-rekayasa dan produksi sumber daya manusia Indonesia.

(1) Dapatkah dibenarkan jika hasil semua perjuangan kita dalam mengembangkan potensi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia selama lebih dari 50 tahun kita hentikan dan persulit pembinaan prestasi nyatanya dalam bidang teknologi canggih dirgantara, kelautan, dan transportasi darat yang sudah dimiliki?

(2) Apakah kita biarkan para ahli Indonesia bekerja di mancanegara, baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Asia Utara dan ASEAN dengan alasan makroekonomi?

Memang, tenaga kerja Indonesia yang pindah kerja ke luar negeri akan mendapat gaji dan upah yang lebih besar sehingga pendapatan pribadi mereka meningkat. Namun, kita ketahui juga bahwa yang bersangkutan tidak membayar pajak kepada Pemerintah Indonesia dan karena berada di luar negeri, maka biaya kehidupan dikeluarkan di luar negeri pula sehingga tidak berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Apakah hal yang demikian itu kita biarkan saja?

Teori apa pun dalam ilmu pengetahuan harus didasarkan pada filsafat dan keadaan (realitas) alami yang diketahui, disadari dan diyakini oleh masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, teori dibuat oleh manusia memiliki ‘kendala awal’ (initial condition) dan ‘kendala batasan’ (boundary condition) yang tergantung pada tempat dan waktu.

Semua masyarakat di mana pun di dunia menghendaki adanya kesejahteraan, kualitas hidup, dan ketenteraman yang merata. Untuk mencapai hal tersebut, telah diaksanakan beberapa pendekatan, seperti:

(1) Pendekatan top down atau dari yang kaya ke yang miskin, yang juga dikenal sebagai sistem kapitalisme.

(2) Pendekatan bottom up atau dari yang miskin (proletar) ke yang kaya, yang juga dikenal sebagai sistem komunisme.

(3) Pendekatan dari tengah ke atas maupun ke bawah yang dikenal sebagai pasar yang berorientasi pada nilai-nilai sosial (soziale marktwirtschaft).

Sejarah telah membuktikan bahwa pendekatan kedua diakhiri dengan bangkrutnya masyarakat yang menganut pendekatan tersebut. Sedangkan pendekatan pertama, jika tidak diadakan koreksi yang mendasar, akan menuju proses kebangkrutan pula.

Untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan bersama sebagai bangsa, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita harus belajar dari kesalahan dan kekeliruan orang lain juga kekeliruan kita sendiri.

Ingat bahwa dari pendekatan-pendekatan pertama, kedua, dan ketiga oleh para ilmuwan mancanegara telah dikembangkan banyak teori, yang ternyata juga perlu ditinjau kembali.

Uraian di atas menyadarkan kita bahwa yang harus kita perhatikan dan prioritaskan adalah kepentingan rakyat Indonesia sendiri, sebagai bangsa yang bermartabat yang sedang berjuang menuju cita-cita dengan berbagai keterbatasan yang ada. Terkait dengan masalah kepentingan tersebut, kita juga perlu bertanya:

Mengapa kita biarkan pemakaian cadangan devisa dari hasil penjualan sumber daya alam kita untuk mengembangan produk militer di luar negeri?

Berbagai keadaan yang saya gambarkan sebelumnya dan ditambah lagi dengan berbagai permasalahan lain yang sedang menerpa bangsa kita, seolah telah melahirkan suatu keadaan paradoksal di Indonesia, yang dilukiskan dengan:

Kita kaya tapi miskin, merdeka tapi terjajah, kuat tapi lemah, indah tapi jelek.

Orientasi dan mentalitas kasir

Situasi paradoksal tersebut terjadi karena seolah-oleh kita menderita penyakit orientasi, yaitu wawasan, kebijakan, atau langkah yang sejatinya akan melemahkan produktivitas, daya saing, dan bahkan ekonomi kita yang pada gilirannya akan melemahkan bangsa kita secara keseluruhan. Penyakit orientasi yang saya maksud adalah kita lebih mengandalkan sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Selain itu, kita juga lebih berorientasi jangka pendek daripada jangka panjang (mentalitas kasir).

Kita lebih mengutamakan citra daripada karya nyata, lebih melirik makro daripada mikro ekonomi, serta lebih mengandalkan cost added daripada value added (more comparative rather than competitive advantages). Kita juga lebih berorientasi pada neraca perdagangan dan pembayaran daripada neraca jam kerja, lebih menyukai ‘jalan pintas’ (korupsi, kolusi, penyelewengan) daripada kejujuran dan kebajikan. Kita lebih menganggap jabatan (power) sebagai tujuan daripada sebagai sarana untuk mencapai tujuan (power centered rather than accountable [amanah] orientation).

Keadaan paradoksal tersebut amat berbahaya kalau tidak segera kita sadari dan koreksi. Koreksi yang dapat kita lakukan ialah dengan ‘penyembuhan’ orentasi atau ‘pelurusan’ orientasi.

Di samping upaya ‘penyembuhan’ atau ‘penyehatan’ orientasi di atas, kita juga tidak henti-hentinya harus selalu menyegarkan kembali kesadaran sebagai warga bangsa yang ber-Pancasila, beragama, dan mempunyai cita-cita luhur sebagai bangsa yang beradab dan terhormat sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945.

Kita juga harus menyadari akan betapa besar risiko yang kita hadapi sebagai suatu bangsa apabila keadaan paradoks bangsa tersebut terus berlanjut tanpa adanya kesadaran dan upaya koreksi yang berarti, serius, serta berkesinambungan. Tidak mustahil, kita akan menjadi bangsa yang gagal. Memang, kita perlu memahami kesalahan (kolektif) bangsa-yang diindikasikan dengan ‘penyakit orientasi’-dan kesadaran serta kesungguhan kita untuk melakukan upaya ‘penyembuhan’ yang serius dan berkelanjutan.

Kita mesti berkeyakinan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai-nilai budaya dan agama yang tinggi serta memahami dan menguasai mekanisme pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secanggih apa pun. Prasyarat merdeka dan bebas telah kita raih bersama untuk masa depan yang lebih sejahtera, tenteram, dan cerah merata bagi kita. Namun, akankah kita dapat meraih cita-cita masa depan kita? Akan ke sanakah kita menuju ? Mau ke mana kita? Quo vadis Indonesia!

Sumber : http://koran.republika.co.id/koran/24/150749/Quo_Vadis_Indonesia_3_Habis

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: