Wahai Para Pemimpin Negara, Belajarlah dari Negeri Cina Dalam Hal Pertanian

Belajar dari Negeri Cina

Oleh: Ahmed Joe Hara
Pemerhati Pertanian

Menurut jurnal Food Price Watch edisi Februari 2011, harga pangan global rata-rata naik 15 persen?  Dan tahukah Anda, bahwa saat ini, terjadi kondisi dimana harga beras melambung hingga mencapai harga tertinggi se­panjang sejarah negeri ini, lebih di atas Rp 7.000 per kilogram untuk kualitas terendah. Disamping itu, menurut jurnal yang sama, bahwa tidak hanya beras yang mengalami kenaikan, tapi juga bahan pangan sereal dan biji-bijian meningkat sam­pai 238 point di pasar komoditi dunia, atau setara enam persen dari harga sebelumnya.

Berbagai kenaikan harga bahan pangan ini, dapat kita rasakan di pasar dalam berbagai bentuk. Mi­salnya, roti yang biasa kita beli Rp 8.000 per pack sekarang menjadi Rp 8.250, atau mungkin bentuknya mengecil, seperti yang dilakukan oleh para perajin tahu Sumedang. Mereka ‘menyesuaikan’ ukuran tahu produknya dengan cara memperke­cil satu centimeter setiap sisinya. Begitu juga dengan tempe. Wa­laupun ukurannya mungkin tidak ber­ubah. Namun, komposisi antara ke­delai dan campuran lainnya (biasa­nya jagung menir, kulit kedelai re­bus, dan parutan singkong) semakin sama besar.

Indonesia sebagai negara agraris, saat ini, masih menjadi pengimpor pangan yang cukup massif, untuk kebutuhan nasional tahun ini. Namun, Indonesia berencana akan kembali mengimpor beras sebesar 1,75 juta ton. Jika ini terealisasi, maka Indonesia dengan jumlah pen­duduk 237,4 juta merupakan impor­tir beras terbesar kedua di dunia.

Bukan hanya beras, ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan nasional utama lainnya terhadap impor juga cukup besar. Ini seperti terjadi pada kedelai (70 persen), garam (50 persen), daging sapi (23 persen) dan jagung (11,23 persen). Terigu? 100 persen kebu­tuhan nasional didapat dengan impor, jumlahnya kurang lebih 5,6 juta ton pada 2010 lalu.

Di samping itu, ekspor produk pertanian Indonesia, saat ini, dido­minasi oleh minyak nabati, karet alam dan kakao. Diprediksi, dalam beberapa tahun ke depan, Indone­sia akan menjadi penyuplai terbesar dunia untuk minyak nabati. Hal ini ditandai dengan terus menerusnya perluasan lahan tanaman sawit dari 5,7 juta hektare di tahun 2005 menjadi 7 juta hektare di tahun 2008, dan diperkirakan mencapai kurang lebih 11 juta hektare di tahun 2012.

Namun bisnis ini (sawit ini) bukanlah milik rakyat. Rakyat sebagian besar hanya menjadi buruh petani saja. Bisnis ini milik segelintir ‘taipan’ Indonesia, pemilik modal besar, dan bisnis ini yang menghantarkan para pengusahanya menempati posisi orang-orang terkaya versi Forbes 2010.

Di antara gebyar Forbes bagi para miliarder Indonesia, di sisi lain, ma­sih terdapat banyak penduduk yang hidup di level kemiskinan. Walau­pun, sampai saat ini, masih banyak polemik mengenai klasifikasi dan penentuan serta metode yang digu­nakan untuk memberi predikat mis­kin bagi 31,1 juta atau 50 juta atau berapa juta rakyat Indonesia,  yang perlu (adalah) segera dibuat strategi tepat guna untuk mengangkat mereka dari lubang kemiskinan.

Percepatan implementasi solusi bagi rakyat untuk beranjak dari ke miskinan, memerlukan waktu karena bukan persoalan mudah. Namun, keberhasilan dan kecepatan dalam mengurangi jumlah orang miskin, sangat bergantung kepada pilihan strategi dan kebijakan yang harus ditentukan oleh pemerintah.

Contoh yang paling tepat pada kasus yang sama adalah Cina. Cina yang memulai pembangunan ekono­mi pada akhir 1970 an, telah berha­sil menurunkan angka kemiskinan dengan sangat drastis sehingga pada 2004 menjadi hanya 10 per­sen dari sekitar 64 persen pada tahun 1981. Bahkan, pada 2007, jumlah penduduk miskin dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari hanya tinggal tujuh persen. Bandingkan dengan di Indonesia yang pada 2009 jumlahnya masih sebesar 59 persen (Hendri Saparini, Kompas.Com, Januari 2011).

Cina mengawali pembangunan dengan membangun desa, khusus­nya sektor pertanian. Dengan konsentrasi orang miskin di pedesaan dan mengembalikan kaum urban di kota-kota besar kembali ke desa masing-making, pembangunan per­tanian menjadi solusi tepat karena tidak mensyaratkan SDM dengan pendidikan dan keterampilan yang tinggi.

Indonesia semestinya dapat menarik pelajaran dari pengalaman Cina. Apalagi lebih dari 65 persen orang miskinnya berada di desa dan hampir separuhnya hingga, saat ini, hanya memiliki tingkat pendidikan maksimal SD.

Sampai saat ini pun produk pertanian Cina masih men­dominasi pasar bahan pangan dunia.

Program pemerintah yang sedang dalam tataran pembahasan maupun yang telah masuk dalam implemen­tasi, sebaiknya ditinjau ulang. Teru­tama pada kesesuaian aspek ekono­mi, kondisi lahan, permintaan pasar, karakteristik masyarakat dan terutama para implementatornya (dinas-dinas terkait).

Bukan cerita yang dikarang-karang, jika banyak terjadi kegagalan pada program bi­dang pemberdayaan dan pengen­tasan kemiskinan, di mana kega­galan ini lebih disebabkan oleh di­nas-dinas terkait bersama kontraktornya, bukan disebabkan oleh ma­syarakatnya. Pemerintah pusat di­tuntut untuk mampu bekerja cepat, tepat dan cerdas untuk mengurai de­ngan tepat persoalan-persoalan ini.

Meski pemerintahan SBY- Boe­diono mengklaim telah berhasil me­nurunkan angka pengangguran hing­ga mencapai 7,1 persen, data BPS menunjukkan bahwa selama enam tahun pemerintahannya, 41 persen lapangan pekerjaan yang tercipta adalah sektor jasa kemasyarakatan. Seperti jasa reparasi, jasa umum dan kebersihan, bukan pada sektor industri pengolahan dan pertanian yang akan mendorong penciptaan nilai tambah dan pendapatan ma­syarakat. Kegagalan pemerintahan SBY-Boediono dalam menciptakan lapangan kerja produktif ini pula yang mengakibatkan jumlah pekerja tidak penuh terus meningkat dari 31,1 juta orang pada 2008 menjadi 33,3 juta orang pada 2010.

Tidak ada cara untuk mengha­puskan kemiskinan dan meningkat­kan kesejahteraan masyarakat ke­cuali dengan menciptakan lapangan kerja, yang langsung berada di kan­tong-kantong kemiskinan. Artinya, penciptaan lapangan kerja pada wi­layah dengan konsentrasi besar masyarakat miskin. Jika kantong­-kantong kemiskinan berada di desa, maka lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan adalah sektor per­tanian, peternakan, perikanan/ne­layan dan jasa produksi melalui pe­nerapan teknologi tepat guna. Da­lam pengentasan kemiskinan serta peningkatan nilai tambah dari jasa pengolahan, maka pertanian de­ngan semua Industri turunannya masih menjadi solusi terbaik untuk saat ini dan sampai kapanpun,

Bela­jarlah dari negeri Cina

Sumber : Koran Republika, Rabu 16 Maret 2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: