Pemimpin Negara Berkewajiban Memajukan Kesejahteraan Seluruh Rakyatnya

Salah satu tujuan membentuk Negara Indonesia termuat dengan jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah Indonesia mengelola perekonomian sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusinya.

Tetapi apa yang telah terjadi? Bacalah lebih lanjut tulisan di bawah ini.

Republika, Rabu, 16 Maret 2011

Buruh Tani Matilah Kau!

Oleh Muhammad Subarkah

Lima sampai 10 tahun ke depan tak akan ada lagi orang yang mau bekerja sebagai petani.

Apa yang Anda bayangkan bila melihat Candi Borobudur? Jawabannya, pasti sebuah bangunan kuno yang indah dan megah. Tapi, apakah Anda tahu bahwa di balik keindahan bangunan ada cerita penderitaan rakyat kecil? Tentu saja tak banyak orang yang merenungkannya hingga ke sana.

Dalam cerita film peraih Oscar, Slum Dug Millionare, ada pernyataan yang cukup tepat untuk mengkaji nasib rakyat di balik pendirian berbagai bangunan megah, kalau di film itu adalah Taj Mahal di India. Di sana, pasti terselip sebuah kerakusan kekuasaan yang menindas rakyat kecil, sedangkan khusus untuk Borobudur jelas yang dimaksud rakyat kecil itu adalah petani bawah. Dialah yang bekerja memandi keringat, memikul batu demi batu untuk menumpuk bangunan sebagai bukti kejayaan wangsa Balaputradewa itu.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Cholula, Meksiko, Amerika Tengah. Di sana berdiri sebuah bangunan piramida raksasa yang megah dan monumental yang berasal dari peninggalan zaman purbakala. Kini, piramida raksasa itu tampil menyeruak layaknya gunung yang ditutupi pepohonan, perdu, dan semak belukar. Tercatat ada dua kelompok pembuatnya, yakni kelompok pendeta dan para prajurit yang menyusun konsepnya.

Tragisnya lagi, bila di Borobudur, Taj Mahal, dan piramida di Cholula masih tercatat mengenai siapa penguasa dan para pendirinya, tapi di semua tempat megah itu tak ada satu pun prasasti yang menjelaskan siapa yang mengerjakan bangunan, yakni para petani itu.

Sejarah memang tak berpihak pada petani yang memang selalu tercampakkan sepanjang kurun peradaban.

Kekalahan petani inilah yang terus terbawa hingga sekarang. Apalagi di Indonesia, keterpurukan petani ini semakin lengkap. Selain kalah dari alam dan sumber daya manusia, petani juga kalah karena ketiadaan perlindungan oleh negara atau penguasa. “Ini berbeda, misalnya, dengan posisi buruh. Baik di  konstitusi  maupun  undang-undang, buruh ada yang mengaturnya. Tapi, untuk petani sama sekali tak ada. Bayangkan saja,  kalau  buruh di PHK ada pesangonnya dan ada lembaga yang melindunginya. Nah, kalau petani gagal panen siapa yang mengganti kerugian dan siapa lembaga yang membantunya,” kata Ketua Dewan Tani Indonesia, Ferry Juliantono.

Kekalahan lain yang kini sudah tampak telanjang di depan mata adalah bangkrutnya kehidupan petani karena terus menyusutnya lahan yang dipunyai. Selama ini publik mengenal petani dengan citra ideal sebagai pemilik lahan. Tapi, bila ditelisik lagi ke pedesaan, kini  hampir sebagian besar petani sudah tak mempunyai tanah. Dan bila masih punya tanah, luasnya juga tinggal sejengkal. Alhasil, istilah petani Indonesia bila ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bukan lagi sebagai farmer, tapi lebih tepat dengan istilah peasant, yakni sekelompok buruh  yang mempunyai  lahan secuil serta masuk dalam kelompok masyarakat paling bawah. Sosok orang yang berada dalam golongan ini dicitrakan sebagai orang yang kasar, tak beradab, bodoh, dan hanya mempunyai kekuatan finansial yang kecil.

“Citra ideal istilah petani sudah tak tepat. Semuanya sudah jadi buruh. Mereka kini hanya punya tanah rata 750-1.000 meter saja,” ujar Ferry.

Pada titik sempitnya penguasaan lahan dan faktor pendukung kekalahan yang semakin  mutlak, maka menjadi masuk akal bila petani Indonesia tak ubahnya seperti makhluk alien. Dia benar-benar tercampakkan ke pinggir peradaban. Peran dan suaranya hilang ditelan hiruk-pikuk keriuhan roda pembangunan. Posisi mereka hanya muncul sesekali, yakni menjelang ajang politik, seperti pemilihan presiden dan kepala daerah atau ajang pemilihan partai politik. Setelah keriuhan selesai, petani kembali hidup ‘biasa’, tetap miskin dan papa.

Tidak adanya pemberian kesempatan kepada kaum buruh tani untuk memiliki lahan, berbanding terbalik dengan para pengusaha berbagai komoditi hasil perkebunan. Mereka banyak menguasai tanah hingga ratusan ribu hektare. Mantan Ketua MPR, Amien Rais, sudah berulangkali mengingatkan ketidakadilan ini. Dia menyatakan sangat tidak adil di satu sisi petani kesusahan mendapatkan alat produksinya, yakni lahan, banyak pengusaha yang mengusai tanah hingga seluas Provinsi Jawa Barat.

Data Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian (Deptan) misalnya, memproyeksikan terjadinya perluasan areal perkebunan sekitar 6,3 persen atau menjadi 20.791,78 juta hektare (ha) di 2010 nanti. Perbankan siap mengucurkan pinjaman Rp 37 triliun, sedangkan untuk 2009, total areal perkebunan untuk 13 komoditi perkebunan mencapai 19.556,69 juta ha.

Potensi penambahan luas lahan perkebunan ini sangat besar. Sebab, berdasar perhitungan Ditjen Perkebunan, untuk tiga komoditas unggulan nasional (kelapa sawit, karet, dan kakao) masih ada potensi sekitar 11 juta ha. Luasan lahan bagi ketiga komoditas tersebut terdapat di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Namun, bila data ini kemudian dibandingkan dengan kesempatan rakyat yang menjadi buruh tani untuk menguasai lahan, semuanya menjadi seperti bumi dan langit, padahal lahan  terlantar yang ada di Indonesia sekarang sangat luas. Di Jawa, misalnya, terdata ada lahan terlantar seluas 7,15 juta hektare. Tanah seluas itu kini banyak dikuasai oleh badan atau lembaga milik negara.

“Padahal bila hak tanah ini diserahkan untuk dikelola petani yang tak punya tanah, ada empat juta orang yang akan bisa terbantu kehidupannya. Tapi, ini juga tak kunjung dilakukan,” kata Ferry lagi.

Data yang dihimpun Dewan Tani Indonesia, diperkirakan kini ada sekitar 137 juta orang atau 40 juta rumah tangga yang mengandalkan hidup dari pertanian. Separuh dari jumlah itu adalah petani yang tak punya lahan. Sisanya, yakni 30 persen hanya punya tanah kurang dari 1.000 meter, sedangkan 20 persen lainnya adalah petani yang memiliki lahan lumayan luas, yakni mencapai dua hektare.

Menyadari kondisi itu, seorang petani Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Arifin, mengakui, bila kini petani gurem masih bisa hidup itu karena berkait keajaiban Tuhan belaka. Penghasilan sebagai buruh tani dan kerja serabutan dengan pendapatan Rp 25 ribu per hari jelas jauh dari memadai untuk menghidupi keluarganya secara layak.

“Secara nalar, jelas kami tak dapat hidup. Berapa sih penghasilan sebagai kuli cangkul di desa? Kami tak mati karena berkat pertolongan Allah SWT saja. Betul bila pemerintah petani sekarang sudah ‘makmur’, sebab ini artinya petani kini hanya punya rumah sama sumur saja,” kata Arifin.

Dia kemudian menuturkan, akibat hidup miskin karena tak punya lahan memadai, maka anak-anaknya dan generasi mudanya tak lagi mau menjadi petani. Mereka lebih memilih menjadi buruh pabrik.

Namun, ini juga penghasilannya pas-pasan, yakni sesuai upah minimum regional (UMR) yang  hanya 1,25 juta rupiah per bulan. Jadi, generasi petani masa depan akan terus hidup miskin.

“Pewarisan kemiskinan itulah yang kami takutkan. Lima sampai 10 tahun ke depan tak akan ada lagi orang yang mau bekerja sebagai petani. Untuk memperbaikinya mau tidak mau pemerintah harus mengusahakan kepemilikan lahan. Landreform harus dijalankan,” tandas Arifin.

Sumber : http://republika.co.id:8080/koran/0/131127/Buruh_Tani_Matilah_Kau

Republika, Rabu, 16 Maret 2011

Lahan Belenggu Kemiskinan Abadi

Oleh Muhammad Subarkah

Posisi petani selalu berada pada posisi underdog, yakni selalu ber ada di bawah bayang-bayang kekuatan yang berada di luar petani itu sendiri.

Benarkah petani bisa hidup layak bila punya tanah dua hektare? Jawabnya, seperti dikatakan anak petani desa Mekar Asih, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Sunito, jelas tak cukup. Dengan hanya mendapatkan penghasilan bersih Rp 1,5 juta per bulan, uang itu hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menyekolahkan anak hingga tingkat SMA.

“Kalau sampai untuk membiayai kuliah jelas tak bisa. Uang sebanyak itu jauh dari cukup untuk membiayai hidup yang layak. Maka, kami harus kerja cari sambilan yang lain,” kata Sunito.

Menurut Sunito, berbeda dengan orang tuanya yang dahulu mempunyai lahan sawah hingga delapan hektare, dia bersama tiga orang saudaranya bisa menyelesaikan sekolah hingga perguruan tinggi. “Dahulu bapak masih bisa menyekolahkan kami karena punya lahan seluas itu. Tapi, kini kami jelas tak mungkin bisa memperlakukan anak kami seperti itu kalau hanya mengandalkan penghasilan dari sawah.”

Berkat punya lahan sawah delapan hektare, Sunito beserta saudaranya bisa menamatkan pendidikan hingga jenjang sarjana. Sebagian di antara mereka kini bekerja di seputaran Karawang. Sunito kini menduduki posisi lumayan di sebuah pabrik tekstil yang ada di wilayah itu. Pendidikan ternyata bisa membuat keluarga itu bertahan dari gempuran kemiskinan.

Namun, bila dibandingkan dengan Sunito, posisi petani memang jauh dari lumayan. Karena kemiskinan dari pihak orang tua, anaknya pun tak mampu sekolah. Akibatnya, anaknya pun tak berpendidikan dan pada akhirnya harus terima nasib masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Pemerintah, seperti dikatakan Sunito, memang sedikit membantu peningkatan kesejahteraan petani. Namun, usaha itu, kata dia, masih jauh dari memadai. “Terlihat kalau mau bantu hanya sebatas proyek. Dan, itu bisa jalan kalau ada duit kepada aparatnya,” kata dia seraya menyebutkan banyak proyek irigasi yang gagal dilakukan karena ketidakseriusan kerja dari aparat pemerintahnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi, DR Moh Mahfud MD, yang menulis disertasi terkait konfigurasi politik dalam pembentukan hukum terkait UU No 5 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, menjelaskan memang terasa sekali pemerintah masih belum serius membantu petani. Keberpihakan politik di dalam menjalankan isu landreform masih jauh dari memuaskan, bahkan dikatakan belum ada sama sekali.

“Pada zaman Bung Karno memang perpolitikan terlihat agak pro rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria itu bisa menjadi buktinya. Melalui undang-undang penguasaan tanah, hal itu mulai diatur dan dibatasi. Kepemilikan tanah dicoba dibatasi maksimal hanya dua hektare,” katanya.

Namun, setelah itu, lanjut Mahfud, yakni pada zaman Orde Baru, ‘minat’ itu menghilang. Malah isu landreform membuat trauma karena dikatakan isu partai komunis. “Soal landreform di masa Presiden Soeharto malah tak jalan. Ini karena berbarengan dengan munculnya politik pembangunan yang membuka kesempatan masuknya modal asing ke Indonesia.

Akibat peraturan presiden ini, implikasinya sungguh dahsyat terhadap pengaturan kepemilikan saham. Perusahaan asing dan swasta tiba-tiba bisa menguasai lahan dengan luas ratusan ribu hektare, bahkan hingga jutaan hektare. Mereka pun diberi hak milik atas lahan tanah itu. Orde Baru melapangkan jalan penguasaan lahan secara luas kepada pengusaha besar melalui paket deregulasi tanah pada 1993.

Suasana pun kembali pada model tanam paksa seperti pada 1875. Saat itu pengusaha besar diberi peluang untuk menyewa tanah ‘domain negara’ untuk masa yang sangat panjang, yakni 75 tahun. Imbasnya, tentu saja kepada petani yang tak berlahan itu. Mereka gigit jari dan tetap hanya bisa menjadi buruh di kampungnya sendiri.

Pesan Bung Hatta ketika berpidato sebelum pengesahan UU Pokok Agraria pada 1960 bahwa bila ada lahan tanah yang sampai dirampas perusahaan besar, harus dikembalikan kepada rakyat tak dihiraukan.

Mengutip data Irwan Nurdin dari Konsorsium Pembaharuan Agraria, menyatakan modus pemberian hak kepada pengusaha ini semakin melebar dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996. Aturan ini telah membuat pengambilan tanah masyarakat semakin meluas dengan memanfaatkan minimnya pengetahuan hukum pertanahan yang dimiliki oleh rakyat.

Bahkan, mengacu pada peraturan itu, pemerintah dan DPR mengesahkan UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing yang memberi hak guna usaha tanpa pembedaan asing dan nasional kepada perusahaan selama 90 tahun. Itu jauh lebih lama dari hukum agraria Belanda yang memberi hak selama-lamanya 75 tahun.

Menanggapi soal keinginan politik pemerintah untuk melakukan landreform, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far mengatakan, sampai kini memang masih jauh dari optimal. Keadaan ini memang cukup menyedihkan. Apalagi, survei Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2010 mencatat, ada 57 persen dari penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa atau sekitar 135 juta jiwa tinggal di desa. Dan, dari jumlah itu, 64 persen di antaranya masuk dalam kategori penduduk miskin.

“Kami pada 2011 ini memberi perhatian khusus terhadap 20 RUU terkait dengan pembangunan desa. Kami juga peduli terhadap soal landreform, misalnya, dengan melakukan UU Pokok Agraria,” kata Marwan.

Menurut dia, ke depan aturan hukum tentang pertanahan harus terkait tiga hal. Pertama, harus berbicara tanah untuk keadilan. Kedua, harus menjaga keseimbangan kepemilikan tanah. Ketiga, harus menjalankan distribusi tanah. “Nah, semua hal pendistribusian tanah ini jelas menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya.”

Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang didapat Komisi II DPR menyebutkan, dari 2005 hingga 2008 telah didistribusikan tanah seluas 347.519 hektare tanah objek landreform atau rata-rata seluas 87.349 hektare per tahun. Sedangkan pendistribusian tersebut pada kurun 1961-2004 adalah rata-rata 54.500 hektare per tahun.

Melihat peliknya masalah, pertanyaan mendasar kemudian adalah mengenai masa depan petani. Banyak pihak yakin bahwa akar ketidakberdayaan petani selain tidak dikuasainya alat produksi berupa lahan yang cukup, perlindungan hukum yang berpihak, serta ketidakberdayaan akibat lemahnya sumber daya manusia, telah menempatkan petani pada struktur masyarakat yang miskin secara abadi. Keadaan ini semakin gawat karena pihak petani sendiri tidak menyadarinya.

Menyadari hal itu, penulis buku Kekalahan Manusia Petani, Greg Sutomo, menyatakan tak ada alternatif lain untuk memutus rantai kemiskinan itu dengan melakukan penyadaran atau pendidikan kepada petani. Ini dilakukan karena posisi petani selalu berada pada posisi underdog, yakni selalu berada di bawah bayang-bayang kekuatan yang berada di luar petani itu sendiri.

“Sering dikatakan bahwa petani merupakan ‘perpanjangan tangan’ dari pusat-pusat kekuatan sosiopolitik. Kekuatan sosiopolitik tadi membentuk jaringan bersama dengan kondisi budaya ekonomi untuk melakukan subordinasi dan eksploitasi yang menekan masyarakat petani,” tulis Greg Sutomo.

Namun sayangnya, keinginan untuk melakukan pencerahan kepada petani seperti yang sering diklaim penguasa sampai kini tak terlihat. Kemauan politik juga jalan di tempat. Indonesia yang luas di mana tongkat kayu yang jatuh bisa menjadi tanaman seperti dikatakan Koes Plus, tak ada bekas sama sekali. Suasana ‘tanah surga’ hanya ada dalam ilusi belaka.

“Kami tahu Karawang sering disebut wilayah lumbung padi. Tapi, apakah benar begitu sekarang? Lahan sawah sudah berganti menjadi pabrik. Saluran irigasi rusak. Air untuk mengairi sawah kini semakin sulit didapat. Petani tak punya lahan dan terpaksa menjadi buruh pabrik untuk hidup. Pusing saya ketika melihat kenyataan itu,” ujar Sunito. muhammad subarkah

Sumber : http://republika.co.id:8080/koran/0/131126/Lahan_Belenggu_Kemiskinan_Abadi

———————————————————————————————————

Republika, Rabu, 16 Maret 2011

Gelandangan di Kampung Sendiri

Oleh Muhammad Subarkah

Pemikiran petani sebagai pemilik lahan kini benar-benar hanya mitos belaka.

Tak ada guntur di tengah hari, namun tiba-tiba Marta (65 tahun) duduk termangu sembari menangis  tersedu. Pipinya yang peot, kulitnya yang hitam keriput, dan tubuhnya yang ringkih tak kuasa lagi menahan deritanya. Matanya terus mengeluarkan air mata.

“Saya tak tahu ngomong apa lagi, ya hidup saya sudah begini. Sawah yang saya kerjakan ini bukan milik saya. Saya hanya menggarap saja dengan sistem paroan,” kata Marta, warga Kampung Andil, Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Marta mengolah sawah milik keluarga kaya di kampung itu seluas 1,5 hektare.

Marta mengaku setiap kali panen dia hanya mendapat upah berupa hasil paruhan sebesar tiga ton. Bila dikonversi dengan harga padi, Marta akan mendapat penghasilan sebesar Rp 3 juta. Karena kurun waktu panen itu terjadi empat bulan sekali, Marta akan mendapat Rp 750 ribu per bulan. Uang sebesar ini dipakai untuk menghidupi anggota keluarganya yang terdiri dari 11 orang anak.

“Jelas tak cukup. Untungnya, saya sedikit terbantu karena setengah di antara anak saya sudah berkeluarga. Merekalah yang ikut membantu bapaknya,” katanya.

Nestapa seperti itu kini bukan cerita usang. Semenjak era tanam paksa, situasi pedesaan memang tak seindah dalam lukisan seniman beraliran ‘Indonesia molek’ yang kerap dipajang di tembok rumah. Pemandangan indah kawanan kerbau yang membajak tanah bersama petani, ternyata palsu untuk menyembunyikan derita. Kini petani bukan lagi pemilik tanah, tapi sebagian besar sudah menjadi buruh tani.

Petani desa Taban, Kecamatan Jambe, Tangerang, Arifin, menuturkan kencangnya laju pemecahan lahan pertanian miliknya. Hanya berselang satu abad, tanah seluas dua hektare yang dahulu dipunyai kakek buyutnya kini sudah tak bersisa lagi.

Arifin menceritakan, pada awal 1900-an, kakek buyutnya punya lahan sawah seluas dua hektare tanah (20.000 m2). Menjelang 1940, tanah itu dibagi kepada anak-anaknya yang berjumlah empat orang.

“Bapak saya kemudian kebagian setengah hektare atau 5.000 m2. Nah, pada akhir 60-an, tanah itu dibagi lagi dan saya kemudian mendapat 750 m2. Kalau saya sekarang punya anak empat juga, jadi mereka hanya akan dapat bagian sekitar 175 m2. Bila mengandalkan lahan sawah, seluas itu apa masih bisa hidup?” katanya. Dia mengaku, dengan lahan sawah seluas itu, rata-rata setiap bulan dia hanya mendapatkan penghasilan Rp 100-110 ribu per bulan.

Arifin mengaku, bila sekarang masih menguasai lahan sawah seluas 750 m2, dia harus pontang-panting mencari tambahan penghasilan. Maka menjadi tidak terbayangkan derita apa yang akan ditanggung oleh anak keturunannya di masa depan. Ia pun yakin, secara rasional mereka akan hidup lebih sengsara bila dibandingkan dia.

“Saya dahulu masih bisa sekolah sampai universitas meski tak tamat karena kesulitan biaya. Nah, apa yang terjadi sekarang bila penghasilan kami tak cukup. Untuk sekolah saja hampir-hampir kami tak bisa menjangkaunya. Padahal, kami tahu hanya pendidikanlah yang bisa mengubah hidup kami ini,” katanya.

Sebagai pengurus kelompok tani di desanya, ia pun paham akan risiko bila kemiskinan petani terus berlanjut. Yang paling gampang dan telak terlihat menyolok di depan mata adalah ancaman kelangkaan produksi pertanian, terutama beras. Ini terjadi karena para anak petani itu sudah tidak lagi antusias bekerja menjadi petani.

Dari data yang dirilis BPS, jumlah orang seperti Arfin dan Marta, atau yang disebut sebagai petani guram, berjumlah 50 persen dari populasi penduduk yang mengantungkan hidup di pertanian. Mereka hanya punya tanah yang kurang dari 0,1 hektare atau kurang dari 1.000 m2. Bahkan, dari estimasi Ketua Dewan Tani Indonesia, Ferry Juliantoro, sisanya sebesar 30 persen dari populasi itu adalah petani tanpa tanah atau buruh tani (tunakisma).

“Yang dua puluh persen, saya pikir juga termasuk petani guram karena hanya punya tanah kurang dari dua hektare. Jadi pemikiran bahwa petani sebagai pemilik lahan seperti yang terus kita percayai sampai hari ini, kini benar-benar hanya mitos belaka. Saya yakin  hampir semua orang yang bekerja di sektor pertanian padi, kini adalah buruh cangkul atau petani guram,” tegas Ferri.

Istilah guram memang terasa menyakitkan. Asal kata ini adalah sebutan bagi kutu yang hidup pada karung-karung beras, yang pada zaman penjajahan Jepang dahulu sempat dijadikan pakaian para penduduk desa. Jadi, petani guram sangat tepat untuk menunjukkan kondisi bahwa petani yang tinggal di pedesaan sudah tak ubahnya seperti kutu bagi peradaban dalam negara Indonesia modern.

Kondisi guram petani itu tampaknya juga kian sulit berubah, sebab sampai kini pun tidak ada satu pun pihak yang mau memperjuangkan kondisi petani secara konkret. Bukan hanya para politikus yang absen di dalam membantu petani, konsitusi dan jaminan undang-undang pun tak kunjung melindunginya.

Memang, pada 1960 ada angin segar dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria, yakni UU Nomor 5 Tahun 1960. Namun setelah itu, apalagi sepanjang era 32 tahun Orde Baru rezim Suharto, nasib petani malah semakin terpinggirkan. Keinginan petani untuk  mendapatkan lahan yang lumayan, tak kunjung didapatkan. Aturan UU Pokok Agraria itu sekadar aturan di atas kertas, tak ada implementasinya. Bahkan, setiap kali ada kelompok  yang menuntut pembagian tanah atau pelaksaan //land reform, sontak dia ditangkap aparat keamanan dengan tuduhan terkena virus bahaya laten: komunisme.

Celakanya, bila buruh tani tak diberi kesempatan mendapat lahan garapan yang cukup, petani berdasi yang berupa perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing, diberi keleluasaan menguasi lahan hingga jutaan hektare. Pemerintahan Orde Baru mengambil kebijakan ini sebagai alasan untuk memasukan modal asing ke Indonesia. Caranya adalah dengan menerbitkan paket deregulasi tanah pada 1993.
****
Akibat ketidakadilan itu, berbagai konflik pun muncul, mulai dari kasus tanah di Sampang Madura hingga pembebasan tanah untuk waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah. Untuk meredamnya, pemerintahan rezim Orde Baru tak segan menggunakan kekerasan. Soeharto menyebut para pelaku protes itu sebagai kutu yang harus digebuk karena melawan pembangunan.

Dari berbagai data mengenai persoalan tanah, tampak jelas kasus tanah semakin hari semakin banyak jumlahnya. Bahkan, semenjak rezim Orde Baru bangkrut, jumlah konfliknya kian membeludak. Pada 2001, misalnya, tercatat 89 konflik tanah.

Namun menurut data pada 2006, terlihat konflik tanah semakin menghebat. Saat itu tercatat ada 2.810 kasus tanah, yakni 322 konflik, 1.423 sengketa agraria, dan 1.065 perkara tanah. Pada 2007, jumlah sengketa tanah naik hingga mencapai 7.491 kasus. Rinciannya, 4.581 sengketa tanah, 858 konflik, dan 2.952 perkara.

Melalui data ini, terlihat jelas betapa papanya nasib orang yang kita sebut sebagai petani itu. Mereka tak ubahnya sebagai gelandangan di kampung sendiri. Akankah Marta dan Arifin akan berubah? Ah, tampaknya hanya Tuhan saja yang tahu!


STRUKTUR PENGUASAAN LAHAN DI INDONESIA PADA 1993

Luas Tanah Rumah Tangga Petani
Buruh tani (petani < 0,1 ha) 11.084.065 43 %
0,10 – 0,49 ha 7.645.428 27 %
0,50 – 0,99 ha 4.130.221 14 %
>1 ha 4.421.746 16 %

■ ferry juliantoro/BPS

DATA KONVERSI LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF
1. Lahan Pertanian yang tersedia 7,7 juta hektare.
Kebutuhan lahan 11-5 juta hektare.
2. Kecepatan konversi lahan pertanian 100-110 ribu hektare per tahun.
3. Produksi per hektare 4,6 ton.
4. Potensi kehilangan produksi padi 506.000 ton per tahun.

■ sajogyo


DATA PERKEMBANGAN KASUS TANAH

Tahun Sengketa Konflik Perkara Kasus
2001 89
2006 1.423 322 1.065 2.810
2007 4.561 858 2.952 7.491
2008 2.431 520 2.762 5.713
2009 3.631 194 2.914 6.739

kpa/berbagai sumber

Sumber : http://republika.co.id:8080/koran/0/131125/Gelandangan_di_Kampung_Sendiri

———————————————————————————————————

Republika, Rabu, 16 Maret 2011

‘Semua Petani Kini Sudah Gurem’

Ferry Juliantono
(Ketua Umum Dewan Tani Indonesia)


Menurut Anda seberapa dahsyat involusi lahan milik petani itu?

Kalau dilihat dari perkembangannya, sudah terjadi semenjak lama, terutama ketika munculnya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan perumahan. Tapi, sekarang pengalihan lahan juga terjadi ketika lahan petani dimiliki sekelompok orang kaya tertentu.
Secara ekonomis, skala produksi petani terus menyusut dengan rata-rata kepemilikan tanah dari dua hektare, beberapa puluh tahun lalu menjadi 0,25 hektare, dan malah sekarang saya menengarai rata-rata kepemilikan lahan petani tinggal kurang 1.000 meter saja. Penyusutan seperti ini jelas menjadi kurang bernilai ekonomis bila orang masih bekerja di sektor pertanian. Akibatnya, meski lahan tinggal secuil, para petani pun berbondong-bondong menjual lahannya kepada orang kaya yang datang dari kota besar.
Ironisnya, ketika fakta memperlihatkan bahwa tingkat kepemilikan tanah di desa terus menyusut, pemerintah belum juga berani melakukan program distribusi lahan (landreform). Padahal, ketidakberanian ini saya lihat lebih berdasarkan pada kekhawatiran atau truama terhadap ide landreform karena dahulu ini pernah dipakai sebagai isu Partai Komunis Indonesia.
Padahal, sebenarnya program landreform, program yang dijalankan tidak hanya oleh negara yang berhaluan komunis, tapi juga dilakukan oleh seluruh negara barat dan negara di Asia yang sekarang punya pertumbuhan ekonomi tinggi itu.

Dengan kepemilikan lahan kurang dari 1.000 meter, apakah sebenarnya petani kita semuanya sudah bisa disebut petani gurem?

Iya memang. Kalau dalam analisis kelas sosial di masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian, kalau petani hanya memiliki lahan seluas itu, mereka bisa di masukkan dalam cluster bersama dengan kelas buruh tani atau petani penggarap. Untuk itu, harusnya mereka mendapat bantuan dari pemerintah secara spesifik. Misalnya, mereka lebih butuh dibantu pinjamannya atau kegiatan program agar bisa memiliki posisi lahan yang memadai. Jadi, petani yang lahannya hanya 1.00 meter ini hendaknya bisa tetap diusahakan memiliki lahan seluar 2 hektare misalnya.

Apakah penyebab involusi lahan itu semata-mata karena pertambahan penduduk saja?

Presiden Soekarno dahulu pernah menjelaskan ketika berpidato menjelang pengesahan UU Pokok Agraria tahun 1960, bahwa pertumbuhan jumlah penduduk itu mengikuti laju dan logika yang cepat, kalau tidak diikuti pertumbuhan produksi beras akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini mencerminkan visi semua kepala negara di dunia harus terus memperhitungkan peningkatan jumlah penduduk dengan pertumbuhan jumlah produksi komiditi di sektor strategis mereka, yakni pangan.
Oleh karena itu, kini menjadi pertanyaan kita menyalahkan laju pertambahan penduduk dikaitkan dengan penyusutan jumlah produksi pangan. Ini menjadi jelas bahwa kita tidak mengantisipasi secara panjang kemungkinan penambahan jumlah penduduk dengan ketersediaan lahan pertanian.
Jadi, involusi lahan pertanian juga dipicu oleh faktor struktural. Namun, di sisi lain, juga pemicunya juga dilatarbelakangi sosok Indonesia sebagai negara agamais di mana ada kecenderungan dari pemilik tanah membagikan tanahnya kepada ahli warisnya. Akibatnya, terjadi pengotakan lahan menjadi lebih sempit lagi.
Sayangnya, di Indonesia terjadinya pemecahan lahan tidak dibarengi dengan semangat melakukan produksi secara kolektif. Akibatnya, setelah tanah-tanah dibagikan secara waris, kemudian tidak dipergunakan lagi untuk melakukan produksi, namun dijual atau dialihfungsikan untuk kepentingan yang lain.

Apa penyebab lainnya?

Hal lainnya adalah Indonesia sampai kini tidak punya orientasi kebijakan mengenai  negara yang sesuai dengan geografisnya. Padahal, dengan bentuk geografis seperti ini, memiliki ketegasan bahwa Indonesia bisa tumbuh menjadi negara modern dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, namun tetap bersandar pada kekuatan utamanya, yakni agraris dan baharinya. Nah, ketiadaan orientasi inilah yang menjadi kendala bagi kemajuan bangsa ini.

Kalau begitu, isu involusi pertanian akan  terus menjadi beban bagi pemerintahan siapa pun?

Kalau pemerintah sekarang berani melakukan program distribusi tanah itu, akan secara cepat juga bisa memulihkan keadaan di pedesaan. Sekarang petani bisa bertahan karena mereka memiliki mekanisme survival yang itu tak ada sangkut pautnya dengan kebijakan program pemerintah.
Akibatnya, soal involusi ini kini sudah bukan hanya terjadi karena soal lahannya, melainkan sudah menyangkut involusi yang terjadi di sektor sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian. Kita bisa membayangkan bila rata-rata kini orang yang bekerja dalam tingkat umur 50-60 tahun dan dengan penghasilan yang seperti itu, akan menyebabkan keturunan mereka tidak akan lagi mau bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, lima sampai sepuluh tahun ke depan kelangkaan tenaga kerja di sektor ini. Akibatnya, jelas akan timbul masalah besar dalam sektor keamanan pangan kita.

Menurut Anda, masuk akal tidak bila lahan pertanian petani tinggal kurang dari 1.000 meter, tapi kemudian ada klaim peningkatan hasil produksi  beras?

Kalau dengan fakta realitas menyempitnya lahan seperti itu, jawabnya bisa saja terjadi. Apalagi kalau sampai tidak ada program insifikasi pertanian. Nah, sekarang  kenyataannya, selain tidak ada usaha perluasan kepemilikan lahan persawahan, program insifikasi produksi padi juga tidak ditemukan sehingga tidak adanya alangkah intensifikasi dan lambannya ekstensifikasi lahan sehingga menurut saya rasanya mustahil membayangkan adanya peningkatan produksi beras. Ini  belum lagi adanya persoalan iklim yang terus mengganggu produksi padi kita itu. Maka, klaim adanya peningkatan produksi gabah atau beras itu rasanya kok tidak rasional.

Kalau melihat kondisi menyedihkan itu, apakah sebenarnya konstitusi dan hukum kita sudah kuat melindungi keberadaan petani?

Nah, ini persoalannya. Mahkamah Konstitusi, misalnya, harus segera memandang persoalan petani sebagai hal yang harus mendapat perlindungan hukum yang cukup. Selama ini, petani disalahartikan sebagai kelas masyarakat pemilik lahan. Tapi, kalau lihat kenyataannya tidak seperti itu, sebagian besar petani sudah menjadi buruh tani sehingga mereka sebenarnya harus bisa diatur dalam undang-undang perburuhan atau ketenagakerjaan. Sebab, mereka adalah orang yang bekerja atas dasar upah.
Namun, di luar masalah itu, konstitusi kita kurang menjelaskan secara lebih detail atau rinci apabila misalnya petani sekarang mendapat kerugian sebagai akibat gagal panen karena kendala faktor alam. Nah, ini kan seharusnya tanggung jawabnya bisa diambil oleh pemerintah, misalnya, dengan adanya ganti rugi petani panen seperti layaknya pesangon ketika buruh terkena pemecatan. Pembelaan inilah yang tidak pernah ada kepada petani kita. Mereka terus saja menanggulangi masalahnya sendiri dan pemerintah terus membiarkannya. Inilah yang secara konstitusional harus dipikirkan.

Kalau begitu, tetaplah bila ada yang mengatakan petani adalah kelompok masyarakat yang secara paripurna mendapat kekalahan?

Iya memang mereka adalah bagian kelompok sosial yang terpinggirkan. Kalau dalam teorinya, mereka teralienasi dari proses pembangunan. Dan jumlah ini sangat besar mencapai puluhan juta.
Saya baru mendengar dari pemerintah akan melakukan audit lahan pertanian dan sekarang sudah ada undang-undang perlindungan lahan abadi. Namun, sayangnya ini seharusnya kedua hal ini sudah dilakukan puluhan tahun silam, terutama ketika kita memulai pembangunan. Jadi bukan baru sekarang.

Menurut Anda, masih mungkin tidak kita melakukan landreform sekarang?

Mungkin sekali. Apalagi landreform sebenarnya bisa dilakukan dengan tanpa gejolak. Misalnya, dalam hal ini presiden meminta kepada menteri kehutanan agar mengidentifikasi lahan yang dikuasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang ada di sektor kehutanan. Nah, lahan yang tidak produktif kemudian didata dan identifikasi. Setelah itu, lahan tersebut kemudian dijadikan tanah-tanah yang akan dijadikan lahan program landreform. Kemudian, negara secara bersamaan juga membuat akses program akses reform-nya.
Nah, saya memperkirakan luas lahan milik negara yang berpotensi dikenai landreform ini sekitar 7,15 juta hektare. Jumlah ini juga bukan harga mati, misalnya, kalau nanti setelah diidentifikasi kita hanya dapat tanah 5 juta hektare, tanah seluas itulah yang kita distribusikan.
Begitu juga bila hanya dapat satu juta hektare, tanah seluas itulah yang kita buat program landreform-nya. Sebab, yang penting program ini jalan karena petani memang sudah mendesak bisa punya tanah yang layak. Petani dengan syarat tertentu nantinya bisa menggunakan tanah untuk berproduksi dalam jangka waktu tertentu, misalnya, 50 tahun. muhammad subarkah


BEBERAPA KASUS PERGOLAKAN PEREBUTAN TANAH

1. Konflik tanah di Ketajek, Jember, Jawa Timur. Sekitar tahun 1972 warga kampung Ketajek berebut tanah seluas 477,8 hektare dengan PDP Jember. Semula, lahan tempat itu merupakan  hutan belantara karena ditelantarkan oleh pemegang hak erfacht yakni; VOC Belanda dan diteruskan oleh pengusaha lokal yang beretnis Tiongkhua bernama Tan Tiong Bek. Warga tak terima ketika pihak Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember  hendak meminta tanah itu. Tapi, mereka tak kuasa melawan karena aparat keamanan berada di belakang PDP. Warga kemudian ditangkap dan dituduh sebagai orang-orang komunis. Sampai kini, penyelesaian kasus tanah ini masih tetap belum tuntas.

2. Insiden Nipah, terjadi 25 September 1993. Ini sebagai akibat proses pembebasan tanah yang tidak bijaksana. Saat itu, warga berunjuk rasa ketika terjadi kegiatan pengukuran tanah di bakal calon lokasi Waduk Nipah. Akibatnya, tiga warga setempat oleh tembakan senjata aparat keamanan. Waduk Nipah rencananya bakal memerlukan lahan 170 Ha dan diproyeksikan dapat mengairi tegalan seluas 1.150 Ha dengan biaya pembangunan Rp 14 miliar. Kasus ini melambungkan nama KH Alaway Muhammad di pentas politik nasional.

3. Waduk Kedung Ombo. Pada tahun 1985, pemerintah merencanakan membangun waduk baru di Jawa Tengah untuk pembangkit tenaga listrik berkekuatan 22,5 megawatt dan dapat menampung air untuk kebutuhan 70 hektare sawah di sekitarnya. Waduk ini dinamakan Waduk Kedung Ombo. Pembangunan Waduk Kedung Ombo ini dibiayai 156 juta dolar AS dari Bank Dunia, 25,2 juta dolar AS dari Bank Exim Jepang, dan APBN, dimulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Waduk mulai diairi pada 14 Januari 1989. Menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali, Grobogan. Sebanyak 5268 keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk .
Ketika sebagian besar warga sudah meninggalkan desanya, masih tersisa 600 keluarga yang masih bertahan karena ganti rugi yang mereka terima sangat kecil. Mendagri Soeparjo Rustam menyatakan ganti rugi Rp 3.000,/m², sementara warga dipaksa menerima Rp 250, per m². Warga yang bertahan juga mengalami teror, intimidasi, dan kekerasan fisik akibat perlawanan mereka terhadap proyek tersebut. Soeharto marah atas tuntutan ganti rugi dan mengatakan akan menggebuk para pemrotes itu. Mereka juga dituduh sebagai mantan pengikut partai komunis.

4. Insiden Alastlogo adalah peristiwa penembakan oleh Marinir TNI AL terhadap warga petani pada tanggal 30 Mei 2007 di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa ini dipicu sengketa tanah.Warga Alastlogo merupakan salah satu pihak yang memperebutkan tanah seluas 539 hektare di 11 desa di dua kecamatan, Kecamatan Lekok, dan Grati yang juga diklaim sebuah perusahaan swasta. muhammad subarkah/dari berbagai sumber

Sumber : http://republika.co.id:8080/koran/0/131124/Semua_Petani_Kini_Sudah_Gurem

————————————————————-


Pemiskinan Petani Makin Meluas

Editor: Erlangga Djumena

Kompas, Rabu, 23 Februari 2011

SLAWI, KOMPAS.com — Pemiskinan petani pangan semakin meluas. Pendapatan rumah tangga petani saat ini ada yang hanya Rp 300.000 per bulan. Itu pun kalau panen padinya dalam kondisi bagus dan iklim bersahabat. Perlu kebijakan revolusioner untuk mencegah pemiskinan petani yang semakin meluas.

Penelusuran Kompas di sejumlah sentra produksi padi di wilayah pantai utara Jawa dari Karawang, Jawa Barat, hingga Tegal, Jawa Tengah, sejak Minggu hingga Selasa (22/2/2011), menunjukkan, pemiskinan petani memang nyata terjadi.

Di lapangan, Mujib (35), pemuda warga Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, menyatakan, saat ini ia hanya mengolah lahan sawah 0,25 bau atau sekitar 1.700 meter persegi (1 bau sekitar 0,7 hektar atau 7.096 meter persegi).

Lahan ini pemberian orangtuanya, mantan pegawai Kantor Urusan Agama Tegal. Pemilik lahan satu bau itu saat ini menggarap lahan sewa 0,25 hektar. Dengan mengolah lahan 1.700 meter persegi, pendapatan bulanan Mujib hanya Rp 300.000-Rp 400.000 per bulan. Itu pun dengan catatan kalau panen padi tidak ada gangguan.

Karena tidak mencukupi kebutuhan, sekalipun dia masih membujang, Mujib mencari tambahan penghasilan dari berjualan benih dan pupuk.

Paling tidak untuk kedua usaha sampingannya itu, Mujib mendapatkan tambahan penghasilan bulanan Rp 100.000-Rp 200.000 per bulan. Dengan begitu, total penghasilannya menjadi Rp 500.000-Rp 600.000. Jumlah ini berbeda jauh dari pendapatan ayahnya yang dulu sebagai petani dengan lahan satu bau dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

”Meski saya sudah cari tambahan penghasilan, tetap kecil pendapatannya,” kata Mujib, yang pernah juga mencoba membudidayakan lele, tetapi malah merugi Rp 700.000. Berharap mendapat tambahan penghasilan, ia justru merugi.

Hadi Subeno (50), petani dari Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, saat ditemui sedang menjadi buruh panen di Desa Selapura, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, mengatakan, selama ini ia hanya bertani pada lahan sewa seluas 1.700 meter persegi.

Dengan biaya sewa tanah sebesar Rp 1,5 juta sekali musim tanam, ia sering tidak bisa mendapatkan hasil. Rata-rata, hasil penjualan padi pada lahan tersebut sebesar Rp 2,5 hingga Rp 3 juta. Padahal, ia juga masih harus mengeluarkan biaya tanam sekitar Rp 1 juta. ”Sering tidak dapat apa-apa, tidak nombok, tetapi juga tidak untung,” katanya.

Beberapa warga di Kecamatan Tanjung Morawa dan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, beralih dari petani menjadi buruh tani lantaran hasil pertanian tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup. Sekarang mereka hidup dengan mengandalkan upah buruh tani dan kerja serabutan.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin, saat dihubungi secara terpisah di Jakarta, juga mengakui pemiskinan petani yang menjadi-jadi dan terus meluas sebagai dampak fragmentasi lahan pertanian.

”Mau menggunakan perhitungan model apa saja, dengan kepemilikan lahan sempit tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mendasar mereka,” kata Bustanul menjelaskan. Ia menghitung, dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar, kebutuhan hidup petani yang bisa dipenuhi dari usaha pertanian mereka maksimal 54 persen. (MHF/WSI/MAS/WIE/BUR)

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/23/08334464/Pemiskinan.Petani.Makin.Meluas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: