Mr Sjafruddin Prawiranegara, Satu diantara Para Penyelamat Republik Indonesia

 

Republika, Selasa, 22 Februari 2011

Mr Sjafruddin Prawiranegara, Sang Penyelamat Republik

Lukman Hakiem
Sekretaris Panitia Satu Abad
Mr Sjafruddin Prawiranegara
(1911-2011)

Mr Sjafruddin Prawiranegara (28 Februari 1911-15 Februari1989) adalah Presiden yakni Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kedua Republik Indonesia (RI) setelah Ir Soekarno-yang menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 18 Agustus1945- menyerah dan ditawan oleh tentara kolonial Belanda yang melakukan agresi II pada 19 Desember 1948.

Sehari sebelum penyerangan ibu kota RI di Yogyakarta 1949, Bung Karno dan Hatta, mengeluarkan mandat untuk Sjafruddin Prawiranegara yang isinya perintah untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra bila mereka ditawan Belanda. Mandat ini ditandatangani langsung oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Mandat yang lain diberikan adalah kepada dr Sudarsono, LN Palar, dan AA Maramis di New Delhi (India), untuk membentuk pemerintahan darurat, jika usaha Sjafruddin di Sumatra tidak berhasil. Mandat ini ditandatangani M Hatta selaku Wapres, dan Agus Salim sebagai Menlu.

 

Tidak Tahu

Sjafruddin tidak pernah tahu ada mandat kepadanya untuk membentuk pemerintahan darurat. Ia hanya mendengarnya dari siaran radio bahwa ibu kota Yogyakarta telah diduduki Belanda, pada 19 Desember 1949 sore. Ia menemui Teuku Muhammad Hassan dan menyampaikan kemungkinan kevakuman pemerintahan. Ia pun mengusulkan supaya dibentuk sebuah pemerintahan untuk menyelamatkan negara yang sedang dalam bahaya.

Setelah berdiskusi panjang lebar, termasuk soal hukum karena tidak ada mandat, maka dibentuklah pemerintahan darurat. Pemerintahan darurat itu dipimpin Sjafruddin dan TM Hasan sebagai wakilnya. Kesepakatan dua tokoh ini merupakan embrio dari pembentukan pemerintahan darurat yang tiga hari kemudian dilaksanakan di Halaban. Walaupun usia Sjafruddin lebih muda dari TM Hasan, tetapi Sjafruddin berani mengambil tanggung jawab perjuangan untuk menyelamatkan RI dengan segala risikonya.

Mengenai hal ini Amrin Imran dkk dalam buku PDRI dalam Perang dan Damai (2003:52-53), mencatat: “Yogyakarta jatuh. Akan tetapi nadi Republik tetap berdenyut. Pusat nadi itu pindah ke pedalaman Sumatera Barat dalam wujud PDRI dipimpin Sjafruddin Prawiranegara. Dari sana denyut itu menjalar ke seluruh wilayah RI bahkan ke perwakilan RI di luar negeri, termasuk perwakilan RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), LN Palar. Denyut itu juga menggetarkan tubuh Angkatan Perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang melalui radiogram menyatakan mendukung dan berdiri di belakang PDRI pimpinan Sjafruddin Prawiranegara.”

Dilupakan Bangsanya

Keberanian Sjafruddin membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), telah membuktikan bahwa RI tidak pernah bubar hanya karena Soekarno-Hatta dan para pemimpin lain ditangkap. Sikap tegas dan gigih PDRI, telah memperkuat semangat Mr Mohamad Roem ketika harus berunding dengan van Roijen.

Ironisnya, peristiwa historis yang amat penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan eksistensi RI ini, selama puluhan tahun telah banyak terlupakan. Sjafruddin Prawiranegara sebagai sutradara dan aktor utama PDRI, selama berpuluh tahun bagai telah diharamkan untuk ditampilkan dalam bingkai sejarah bangsa. Bahkan, sekadar sketsanya sekalipun!

Masalah politik, rupanya menjadi penghalang utama untuk melahirkan kesadaran berbangsa dan mengingat sejarah bangsa yang otentik ini. Sehingga, terhadap PDRI, bukan saja bangsa ini terlambat memberi pengakuan, tetapi juga sampai sekarang pemerintah belum mau memeringati dan secara terbuka bersama seluruh bangsa, mengingat serta mencatat PDRI dengan tinta emas sebagai satu tahap yang sangat menentukan dalam perjuangan bangsa kita.

Dapat diduga, di masa Orde Lama nama Sjafruddin Prawiranegara tidak boleh dimunculkan, karena keikutsertaannya dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Di masa Orde Baru, nama Sjafruddin dicoret dari buku sejarah karena suaranya yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah, terutama keikutsertaannya dalam Kelompok Petisi 50, sebuah pernyataan keprihatinan terhadap pidato Presiden Soeharto yang ditandatangani oleh 50 orang politisi sipil dan senior militer.

Peran PRRI

Bicara tentang Sjafruddin Prawiranegara, kita tidak bisa tidak bicara tentang dua hal: PDRI dan PRRI. Demikian kata pakar ilmu politik Dr Salim Said. Pada yang pertama, jelas jasa Sjafruddin menyelamatkan Republik Indonesia yang pemimpinnya sesudah ditahan oleh Belanda. Sedang PRRI, haruslah dilihat sebagai usaha menyelamatkan RI yang terancam oleh komunisme.

PRRI bukanlah gerakan separatis, melainkan gerakan alternatif untuk menyelamatkan Indonesia yang terancam oleh komunisme dan “petualangan” politik Presiden Soekarno. PRRI kalah, dan selanjutnya diperlukan waktu beberapa tahun sebelum akhirnya ancaman Partai Komunis Indonesia (PKI) serta “petualangan” politik Presiden Soekarno hancur lewat Gerakan 30 September/PKI pada 1965.

PRRI berbeda dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). GAM dan OPM berangkat dari penolakannya kepada Republik Indonesia, sedangkan PRRI justru berjuang untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunisme.

Jika dibaca kalimat-kalimat awal Piagam Perdjuangan Menjelamatkan Negara tertanggal Padang, 10 Februari 1958 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan, nyata sekali betapa PRRI lahir didasarkan atas keinginan kuat untuk melindungi republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan konstitusi yang berlaku saat itu.

Seabad Sjafruddin

Sudah terlalu lama bangsa ini tidak objektif di dalam membaca sejarah. Agar bangsa ini kembali siuman terhadap sejarahnya sendiri, sejumlah pribadi membentuk Panitia Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara dengan sejumlah agenda kegiatan yang bertujuan mengingatkan bangsa Indonesia terhadap:

Pertama, satu fase penting di dalam sejarah perjuangan fisik Republik Indonesia, yaitu terbentuknya PDRI di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 dengan tokoh utamanya Mr Sjafruddin Prawiranegara.

Kedua, agar di dalam melihat peristiwa-peristiwa yang dianggap krusial dalam perjalanan bangsa, seperti masalah PRRI, Petisi 50, dan lain-lain tidak terpaku pada pandangan kacamata kuda, melainkan haruslah selalu bergerak ke tiga arah: mengungkap fakta-fakta objektifnya, melihat secara jeli dan rinci akar masalahnya, dan menarik relevansinya ke masa kini, jika mungkin malah ke masa depan yang jauh.

Dengan dua tujuan di atas, kita ingin melakukan “perdamaian dengan sejarah” yang telah dimulai oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada 1998 dengan memberikan Bintang Mahaputera kepada sejumlah tokoh yang sejak masa Presiden Soekarno sampai masa Presiden Soeharto dianggap sebagai pembangkang, antara lain, kepada Sjafruddin Prawiranegara dan M Natsir.

Ikhtiar mulia tersebut telah dilanjutkan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2006, Presiden SBY mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan hari kelahiran PDRI, 19 Desember, sebagai Hari Bela Negara.

Pada 2008, mantan perdana menteri RI yang menjadi arsitek utama Negara Kesatuan Republikl Indonesia, Mohammad Natsir, oleh Presiden SBY ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Dengan mengenang dan menghargai Sjafruddin Prawiranegara, sesuai dengan jasanya menyelamatkan republik, arah menuju perdamaian dengan sejarah, insya Alah maju selangkah lagi. Wallahu a’lam.

 

Sumber : http://koran.republika.co.id/koran/24

 

 

Ahmadiyah, Penodaan Agama

KH Ali Mustafa Yaqub
Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta
Rais Syuriah PBNU Bidang Fatwa

Tragedi penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang telah mencoreng wajah Islam yang ramah dan rahmat bagi seluruh penghuni jagat raya ini. Dugaan sementara, sekurang-kurangnya ada tiga skenario untuk mengetahui siapa dalang alias aktor intelektual di balik tragedi tersebut.

Pertama, tragedi itu didalangi oleh musuh-musuh Islam secara global. Sasarannya adalah untuk membenarkan bahwa Islam adalah agama yang identik dengan kekerasan, anarkis, radikal, bahkan teroris.

Kedua, tragedi Cikeusik itu didalangi oleh mantan-mantan anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Sasarannya adalah untuk mengadu domba antarumat beragama.

Ketiga, tragedi itu didalangi oleh orang-orang Ahmadiyah sendiri. Sasarannya untuk memperoleh simpati. Sebab, di Indonesia ada kamus politik, semakin banyak dizalimi, akan semakin banyak mendapatkan simpati.

Penodaan Agama

Selama ini ada kesan bahwa kaum Muslim tidak siap berbeda pendapat, sehingga ketika ada kelompok lain yang berbeda paham, mereka harus dihabisi. Kaum Muslim seolah-olah hanya menganggap pahamnya sendiri yang benar, yang lain salah.

Kesan seperti ini tentulah berlawanan dengan ajaran Islam. Sebab, Islam mengakui eksistensi agama lain tanpa mengakui kebenaran ajarannya. Islam mengakui pluralitas agama (bukan pluralisme agama), dengan prinsip lakum dinukum wa liya din (bagi kamu agama kamu dan bagi saya agama saya).

Pluralitas agama tidak hanya diakui oleh Islam, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sekurang-kurangnya ada lima agama yang hidup berdampingan secara damai, yakni Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan Animisme.

Tidak ada satu ayat pun dalam Alquran dan hadis Nabi yang membolehkan, apalagi menyuruh orang Muslim melakukan kekerasan atau membunuh orang lain karena perbedaan agama. Dalam praktik juga tidak pernah terjadi dalam sejarah bahwa orang Islam membunuh orang lain karena perbedaan agama.

Salah seorang mertua Nabi SAW, ayahanda Ummul Mukminin Shofiyah, yang bernama Huyai bin Akhtab, adalah pemeluk Yahudi. Tetapi, Rasul SAW tidak pernah memerintahkan untuk membunuhnya.

Masalah Ahmadiyah sebenarnya bukan soal perbedaan akidah (keyakinan), melainkan masalah penodaan agama Islam. Sekiranya orang Ahmadiyah tidak mengklaim dirinya Muslim dan tidak menodai Alquran dan hadis Nabi, maka tidak ada masalah dengan umat Islam. Orang Ahmadiyah mau mengimani bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi atau bahkan tuhan, umat Islam tidak akan mempermasalahkan hal itu, asalkan mereka tidak menodai agama Islam.

Ahmadiyah sudah jelas menodai Alquran dan hadis, baik secara material maupun interpretasi (penafsiran). Penodaan secara material, contohnya, mereka telah membajak atau mengoplos sejumlah ayat Alquran (wahyu), dan ditambahkan dengan perkataan Mirza Ghulam Ahmad. Inilah yang terkandung dalam Haqiqat al-Wahyi.

Contoh nyata pengoplosan ayat adalah surah al-Baqarah [2] ayat 35 tentang perintah Allah SWT agar Adam tinggal di surga.  Kata ‘Ya Adam’ justru diganti dengan ‘Ya Ahmad’.

Pengoplosan ayat lainnya adalah surah al-Anfal [8] ayat 17. Dalam ayat ini disebutkan  “Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar…”

Oleh Ahmadiyah maknanya adalah “Ya Ahmad, Kami mengutus engkau dari Qadian, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar,…”

Inilah di antara contoh penodaan Alquran secara materi oleh Ahmadiyah. Tak hanya dua ayat di atas, tetapi jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan ayat.

Sedangkan, penodaan secara interpretasi atau penafsiran makna ayat adalah pada surah al-Ahzab [33] ayat 40. “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.”

“Pada akhir zaman nanti, akan keluar 30 orang pembohong yang semuanya mengaku sebagai nabi. Ingatlah, tidak ada nabi sesudah aku (La nabiyya min ba’diy)”. (HR Tirmidzi).

Dalam ayat di atas, secara tegas Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup nabi-nabi. Namun oleh Ahmadiyah, ayat tersebut dimaknai sebagai nabi yang paling mulia. Karena itu, dalam pemahaman Ahmadiyah masih terbuka jalan kenabian, memungkinkan adanya nabi baru. Inilah yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, orang yang mengaku dirinya nabi adalah pembohong atau pendusta, seperti Musailamah al-Kadzdzab (sang pembohong besar). Masih banyak hadis lain yang diriwayatkan oleh para ahli hadis seputar Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi.

Ketika kelompok Ahmadiyah didebat soal ini, mereka senantiasa berkelit dan menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaru). Ini sama dengan yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah di Pakistan, yakni membuat kamuflase untuk mencari keselamatan.

Sumpah mereka dengan menggunakan dua kalimat syahadat juga tidak bisa diterima karena tidak konsisten dalam memahaminya. Ahmadiyah mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tetapi tidak mau mempercayai akan hadis-hadisnya.

Karena itu, jika Mirza Ghulam Ahmad sudah jelas melakukan kesesatan, tentu saja orang yang mengikutinya juga tersesat, kendati mereka melakukan shalat, puasa, atau haji. Ibaratnya, walau 99,9 persen ibadahnya sama dengan yang dilakukan umat Islam, 0,1 persen berbeda dan itu adalah hal prinsip, maka mereka jelas berbeda dengan Islam.

Bagi kaum liberal yang menyatakan bahwa sebagai manusia kita tidak boleh menghakimi akidah seseorang, hal itu tidak bisa diterima juga, mengingat pemimpin Ahmadiyah telah mengajak orang untuk memahami akidah yang salah. Misalnya, jika ada orang Islam mengatakan tuhannya adalah kerbau dan nabinya adalah sapi, sebagai umat Islam, apakah kita tidak boleh untuk meluruskannya?

Allah telah memberikan pikiran (akal) kepada kita untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. Bila tidak, sama saja kita tidak mengakui dua kalimat syahadat. Inilah pentingnya membedakan antara orang Islam dan Mukmin, dengan orang yang bukan Islam.

Dua opsi

Oleh karena itu, menurut hemat saya, hanya ada dua pilihan (opsi) dalam penyelesaian Ahmadiyah. Pertama, Ahmadiyah berdiri sendiri sebagai agama baru dan melepaskan semua atribut Islam sehingga mereka bisa hidup berdampingan dengan umat Islam.

Pilihan kedua, pemerintah harus tegas untuk membubarkan Ahmadiyah sebagaimana fatwa MUI tahun 1980 dan 2005, serta fatwa Rabithah ‘Alam Islami (RAI/Liga Islam Dunia) tahun 1974 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan.

Tidak ada jalan keluar untuk menghindari tragedi serupa seperti di Cikeusik, kecuali melalui jalur hukum dengan mengacu kepada Undang-Undang No 1/1965. Pimpinan, tokoh, dan mubalig Ahmadiyah harus diadili dan dihukum karena jelas-jelas mengajarkan paham yang salah. Padahal, Lia Eden, pendiri Tahta Suci Kerajaan Tuhan Eden, yang juga menodai Alquran, sudah dua kali diadili dan divonis penjara.

Jika penodaan agama Islam oleh Ahmadiyah ini tidak diselesaikan secara hukum, gesekan (bentrokan) antara Ahmadiyah dan Islam dikhawatirkan akan terus terjadi. Kita berharap, dengan ketegasan sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini secara hukum, masalah Ahmadiyah di Indonesia bisa selesai. Insya Allah.

2 Tanggapan

  1. Pak SyafPraw teh ternyata Presiden RI ke-2 ya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: