Menjadi Tugas Pemerintah Untuk Menjamin Ketersediaan Pangan Untuk Rakyat

Senin, 24/01/2011
Krisis Pangan (1)
Menggantungkan Perut Pada Negara Lain

Jakarta – Di tengah hiruk pikuk kasus Gayus Tambunan atau curhat gaji presiden, ada ancaman besar di depan mata yang kurang mendapat perhatian. Rakyat Indonesia terancam mengalami krisis pangan.

Badan Pangan Dunia (FAO) telah memperingatkan tahun 2011 ini akan terjadi krisis pangan dunia. Peringatan sudah disampaikan pada 2010 lalu. Sejak Desember 2010, harga pangan dunia telah melonjak bahkan telah mencapai rekor tertinggi indeks harga pangan FAO.

Pada akhir tahun lalu, indeks yang menghitung perubahan harga kumpulan bahan pangan seperti sereal, biji-bijian, minyak, susu, daging, dan gula rata-rata mencapai 214,7. Sedangkan rekor Juni 2008 hanya di level 213,5.

Meski sudah mendapatkan peringatan tahun lalu, Indonesia seperti biasanya tidak siap menghadapinya. Memasuki awal tahun 2011, warga kita langsung dihajar harga kebutuhan pangan yang terus melambung. Harga beras terus naik, harga cabai mencapai posisi yang tidak masuk akal, Rp 100 ribu per kilogram. Kebutuhan pokok lainya pun ikut terkerek naik. Di Jakarta, dengan uang Rp 30 ribu di tangan, seorang ibu rumah tangga kesulitan memenuhi gizi keluarganya.

Padahal jumlah orang miskin di Indonesia, seperti disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa mencapai 31,02 juta penduduk atau 13,5 persen. Jumlah ini kata Hatta turun dari tahun lalu. Tapi tetap saja angka itu masih sangat besar. Terlebih lagi ada data lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan ada 70 juta penduduk yang menerima beras miskin (raskin). Soal angka kemiskinan ini menjadi polemik soal kebohongan pemerintah SBY yang hingga kini belum usai.

Namun yang jelas kemiskinan selalu identik dengan rawan pangan. Maka dengan angka kemiskinan yang tinggi, angka rawan pangan pun tinggi. Data Badan Ketahanan Pangan Nasional, angka rawan pangan Indonesia tercatat 27,5 persen. Maka tidak aneh bila dengan mudah ditemukan data keluarga kurang gizi sampai kurang pangan.

Di Jepara, Jawa Tengah, lima bersaudara meninggal karena keracunan tiwul. Keluarga itu mengkonsumsi tiwul karena tidak mampu membeli beras lagi yang harganya semakin mahal.

Balita kurang gizi pun bisa ditemui di banyak tempat. Di Lebak, Banten, misalnya, dua anak kembar, Abdurahman dan Abdurrahim, kurus kering dengan perut buncit. Si kembar empat tahun itu pun bisu dan tuli. Di desa si kembar itu, masih banyak balita lainnya yang mengalami nasib yang sama. Bahkan di sejumlah daerah lainnya, Cirebon dan Kebumen misalnya, ada warga yang memilih bunuh diri karena miskin.

Bagaimana pemerintah menghadapi ancaman krisis pangan yang sudah memakan korban warganya ini? Menteri Pertanian Suswono menjamin krisis pangan dunia tidak akan sampai melanda Indonesia. Katanya persediaan pangan kita masih bisa terjamin. Tapi kalau stok masih terjamin, mengapa Bulog akan melakukan impor 1,5 juta ton beras?

Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso menegaskan negara kita masih sulit melepas ketergantungannya akan beras impor. Beras impor itu untuk menjaga stok cadangan beras nasional. Stok cadangan beras nasional ini sangat penting. Cadangan ini berfungsi untuk keperluan darurat seperti bencana alam, perang dan konflik sosial, serta untuk keperluan stabilisasi harga.

Tapi yang menyedihkan, dua negara yang menjadi sumber impor beras Indonesia yakni Thailand dan Vietnam akan menahan ekspornya. Kedua negara itu, di tengah ancaman krisis pangan dunia, tentu saja memilih mengamankan perut rakyatnya sendiri dibandingkan mengekspornya untuk negara lain.

Indonesia tentu dalam posisi bahaya. Indonesia tidak bisa lagi tergantung pada impor beras. Sementara surplus produksi di dalam negeri tidak mencukupi. Ibaratnya, kondisi Indonesia seperti menggantungkan perut pada negara lain. Bila negara lain sudah tidak bisa digantungi lagi, maka Indonesia akan kelabakan sendiri.

Kini rawan pangan sudah mencapai 27,5 persen penduduk kita. Bila tidak serius mengantisipasi rawan pangan ini, siap-siap saja terjadi krisis pangan nasional tidak lama lagi. Siap-siap saja, makin banyak balita kurang gizi, makin banyak orang meninggal karena mengkonsumsi makanan tidak layak dan makin banyak orang bunuh diri karena miskin. Siap-siap saja… (iy/diks)

Sumber :

http://www.detiknews.com/read/2011/01/24/123116/1553048/159/menggantungkan-perut-pada-negara-lain

 

Senin, 24/01/2011
Krisis Pangan (2)
Kenapa Mau Jadi Petani, Tanam Padi Selalu Rugi

Jakarta – Tulang punggung Abah Daud terlihat menyembul berlapis kulit yang sudah mengerut. Pria berusia 71 tahun terlihat sedang sibuk memunguti rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi yang ada di sawahnya. Sesekali ia menghela keringat yang mengucur di dahinya.

Aktivitas di sawah merupakan kegiatan sehari-hari Daud. Usianya yang menjelang senja tampaknya tidak menghalangi dirinya untuk pulang-pergi ke sawah yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumahnya di Kampung Sepur,Desa Putat, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon.

“Sekarang ini siapa lagi yang mau mengurus kalau bukan saya. Anak-anak saya semuanya sudah di Jakarta, usaha di sana. Untuk bisa makan saya harus mengurus sawah,” terang Daud kepada detikcom.

Daud dan Emeng, istrinya sebenarnya memiliki 5 orang anak. Namun anak-anaknya itu ternyata lebih memilih mengadu nasib di Jakarta. Mereka ada yang berjualan makanan maupun jadi buruh kasar. Tidak seorang pun yang mau meneruskan profesi Daud sebagai seorang petani.

Saat ini, kata Daud, sawah yang dimiliki luasnya tinggal 600 bata atau 8.400 meter persegi (1 bata = 14 meter). Sebelumnya lahan yang dimiliki jauh lebih luas yakni sekitar 1.500 bata atau 21.000 meter persegi (2,1 hektar). Namun untuk menutupi kebutuhan keluarga, seperti sekolah dan modal usaha anak-anaknya, sebagian lahan sawah miliknya terpaksa dijual.

Mungkin tidak akan lama lagi lahan yang tersisa milik Daud bisa jadi akan dijual lagi. Soalnya, Daud merasa sering kecapekan dan sakit-sakitan karena harus saban hari mengurus sawahnya yang lokasinya lumayan jauh. Dan kebetulan pengembang perumahan yang berlokasi tepat di samping lahan pertanian miliknya, sudah melirik lahannya untuk dibeli.

“Saya mungkin akan menjual sawah saya saja. Sebab sudah tidak ada yang mengurus. Sementara saya sudah terlalu tua sudah tidak rosa (kuat) seperti dulu lagi,” begitu kata Daud pelan.

Jika akhirnya sawahnya dijual, Daud mengaku uang hasil penjualan sawahnya akan dijadikan modal buka warung di depan rumahnya. Toh, Daud merasa anak-anaknya sudah bisa menghidupi diri mereka masing-masing di perantauan. Jadi dia dan istri merasa hanya cukup mencari makan untuk mereka berdua saja.

Hilangnya regenersai petani di pedesaan, seperti yang dialami keluarga Daud, merupakan salah satu sebab menyusutnya  lahan-lahan pertanian di pedesaan karena banyak warga desa memilih mencari nafkah di kota, lahan-lahan sawah milik orang tuanya akhirnya tidak tergarap.

Pertimbangan lainnya, mengandalkan hasil sawah tidak cukup memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Pasalnya hasil jual gabah tidak seberapa. Sementara harga beras semakin tinggi. “Untuk beli obat dan pupuknya saja sudah mahal. Kalau lahan tidak luas bisa nombok,” ujar Ade, anak Daud yang memilih membuka warung kopi di wilayah Cileduk, Tangerang, Banten.

Keluhan seperti ini diakui Ketua Koperasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Endang Setyawati Thohari, memang menjadi persoalan mendasar bagi para petani di Indonesia. Kondisi ekonomi para petani memprihatinkan karena harga beras jauh lebih tinggi dari harga gabah kering giling (GKG) yang dijual petani.

Menurut Endang saat ini harga GBK tahun 2009 harganya Rp 2.640 per kilo. Sedangkan harga beras di pasaran rata-rata Rp 5.060. Nah, dengan selisih yang sebesar 100% lebih, sudah tentu petani mengalami kesulitan. Akhirnya mereka memilih padi hasil tanamnya hanya untuk konsumsi pribadi.

Kondisi ini diperparah dengan harga BBM yang tinggi. Semakin terpuruklah kesejahteraan petani. “Jadi wajar saja kalau warga desa memilih kerja di kota dibanding harus menggarap sawah atau berkebun di desa,” ujar Endang kepada detikcom.

Alhasil, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, banyak petani menjual sawahnya untuk modal berusaha atau bekerja di kota. Akibatnya menyusutlah lahan pertanian di pedesaan.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 27 ribu hektar lahan pertanian berkurang di Indonesia setiap tahunnya, dan dialihfungsikan untuk kepentingan lainnya. Penurunan terbesar terjadi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, penyusutan lahan tersebut berakibat penurunan produksi hasil tani. Sebut saja kedelai yang angka ramalan II produksinya menurun sebanyak 47,13 ribu ton atau 4,84% dibandingkan tahun 2009 sehingga diperkirakan produksinya sebesar 927,38 ribu ton.

Sementara untuk padi, walaupun produksinya diperkirakan meningkat 65,15 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), tetapi peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,63 kuintal/ha. Sedangkan, luas panennya diperkirakan mengalami penurunan seluas 12,63 ribu ha atau 0,1%.

Meski mengalami penyusutan lahan, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso kepada detikcom mengatakan, stok beras untuk nasional masih aman. Dan saat ini pemerintah sudah mengintruksikan impor beras sebanyak 1,5 juta ton dari Vietnam
dan Thailand. “Impor beras 1,5 juta ton hanya cadangan. Untuk berjaga-jaga saja,” ujarnya.

Meski demikian, untuk ke depannya, Bulog juga berharap supaya penyusutan lahan pertanian, terutama padi bisa ditekan. Soalnya, kalau penyusutan itu dibiarkan maka lama-lama akan terjadi kerawanan pangan. Apalagi jika masyarakat masih mengandalkan beras sebagai makanan pokoknya.

Saat ini, kata Alimoeso, di Sumatera sudah ribuan hektar sawah yang berganti dengan perkebunan sawit atau perkebunan industri. “Sayangnya, lahan sawah yang berubah itu menggunakan irigasinya teknis. Itu kan lahan produktif. Kalau lahannya sawahnya tadah hujan mungkin tidak begitu masalah,” sesalnya.

Berdasarkan catatan yang diterima Bulog, penyusutan lahan pertanian mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sementara pemerintah dalam setahun hanya mampu membuka lahan pertanian baru seluas 30 ribu hektar pertahun.

Sebenarnya, terang Alimoeso, untuk menekan alih fungsi lahan pertanian sudah dibuatkan Undang-Undang (UU) No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tapi UU tersebut bisa efektif atau tidak tergantung pemerintahan daerah.

“Sebab masalah Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) urusan daerah. Tinggal sejauh mana keinginan pemimpin daerah dalam menerapkan UU tersebut,” pungkasnya.
(ddg/iy)

Sumber :

http://www.detiknews.com/read/2011/01/24/133242/1553110/159/kenapa-mau-jadi-petani-tanam-padi-selalu-rugi?nd991103605

 

Senin, 24/01/2011

Krisis Pangan (3)
Jangan Sampai Ibu Menjual Anaknya Untuk Makan

Jakarta – Ibu-ibu kini banyak yang mengeluhkan mahalnya kebutuhan pokok. Dengan uang Rp 30 ribu nyaris tidak dapat membeli apa-apa. Ibu yang bertugas mengatur kebutuhan keluarga kebingungan untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarganya. Mereka tidak berdaya menghadapi hajaran kenaikan harga.

Ny. Nia, di Depok, Jawa Barat, misalnya, merasa uang yang belanjanya kini tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. “Pernah saya mau beli sawi, masa sama penjualnya dijual per batang Rp 1.500. Terus saya mau masak apa? Semuanya mahal. Dengan uang Rp 40 ribu belanjaan kita nggak mbejaji (tidak mencukupi). Bingung saya,” kata ibu tiga anak itu.

Ny Wati, yang tinggal di Cipete, memilih membeli beras dengan harga yang paling murah dan berusaha mencukup-cukupkan kebutuhannya.  Suami Wati, Hadi, adalah pensiunan PNS yang kini bekerja serabutan. Untuk biaya hidup bagi suami, Wati dan satu anaknya, keluarga ini mengandalkan pendapatan dari uang pensiunan. Wati merasa beruntung karena dua anaknya yang lain sudah mandiri secara ekonomi.

“Ya itu untuk kebutuhan makan mah kita cukup-cukupkan. Apalagi harga beras sekarang kan naik terus. Ini saja saya baru beli beras yang seliternya Rp 5.500. Ini kalau di sini udah paling murah,” jelas Wati, nenek 67 tahun.

Sutarjo seorang pedagang makanan di kawasan Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat juga mengeluhkan harga pangan, seperti beras yang masih tinggi. Apalagi, ia memiliki usaha berjualan makanan, sehingga untuk menaikan harga jualnya kembali agak dilematis, menaikan harga masakannya atau pelanggan lari.

“Susah banget mas kalau kita naikin, pelanggan akan lari semua. Ya paling kita ngasih tahu pembeli, ini agak naik sekitar Rp 500 sampai Rp 1.000 misalnya. Tapi pembeli juga tahu kalau beras, misalnya juga naik,” ungkapnya seraya mengatakan selalu membeli beras kualitas sedang dengan harga antara Rp 5.000 sampai Rp 6.000. Kadang Sutarjo juga meminta istrinya untuk mencari informasi di mana ada operasi pasar yang dilakukan Bulog.

“Ya kalau ada operasi pasar dari pemerintah agak enakan, kita bisa beli lebih murah dan banyak,” ujar Sutarjo penjual Pecel Ayam, Lele serta Gado-gado ini.

Ketika ditanya akan ada krisis pangan di Indonesia. Sutarjo hanya tersenyum, “Saya nggak tahu itu mas, yang penting selama di warung-warung sama toko ada beras, itu artinya masih aman. Ya itu mah tanggung jawab pemerintah lah,” jelasnya lagi.

Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2010 telah telah memperingatkan tentang akan terjadinya krisis pangan dunia yang akan dimulai tahun 2011. Menteri Pertanian Suswono menjamin krisis pangan tidak akan sampai terjadi melanda Indonesia. Katanya, ketersediaan pangan di negeri kita masih cukup. Namun faktanya, memasuki awal tahun 2011, harga kebutuhan pangan langsung melambung.

Dengan harga yang melambung, masyarakat pun kesulitan untuk menjangkaunya. Meskipun pangan tersedia, masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Data Badan Ketahanan Pangan Nasional mencatat 27,5 persen penduduk Indonesia terkena rawan pangan. Kondisi rawan pangan secara otomatis akan diikuti dengan masalah kesehatan. Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Dr Tb Rachmat Sentika mengakui banyak sekali ditemukan kasus kurang gizi.

Rachmat pun menyampaikan data hasil Riset Kesehatan Dasar 2011 yang mengungkapkan terjadinya kasus gizi kurang sekitar 18,5 persen dan gizi buruk sekitar 5,4 persen dari jumlah balita sekitar 26 juta. Artinya ada sekitar 1,3 juta balita yang mengalami gizi buruk dan 3,6 juta balita mengalami gizi kurang, sehingga 5 juta balita mengalami rawan gizi. “Kalau tidak ada perbaikan dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan perkembangan otak yang menetap, sehingga sulit belajar dan ini bisa menyebabkan lost generasi,” ungkapnya.

Dari hasil penelitian itu juga, lanjut Rachmat, ada dua faktor yang menyebabkan persoalan gizi, yaitu kesehatan dan non kesehatan. Riset Kesehatan Dasar 2011 mencatat sekitar 11,5 persen kelahiran balita yang memiliki berat badan saat lahir rendah memiliki potensi gizi buruk dan kurang. Ditambah bila ada penyakit lainnya yang akan menjadi persoalan gizi.

Persoalan lainnya, terkait masalah kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi menjadi penyebab utama. Sebab, presentasi gizi buruk telah dijadikan ukuran kemiskinan di suatu daerah. “Saya tidak tahu apakah saat ini masyarakat kesulitan daya beli, sehingga kemampuan membeli makanan menjadi persoalan. Dari pantauan KPAI, kewenangan penanggulangan gizi saat ini sudah didesentralisasikan ke daerah, hanya saja baru sepertiganya saja daerah yang melakukan itu, itu sayangnya dan menjadi keprihatinan IDI juga,” tandas Rachmat.

Oleh karena itu, sebelum terjadi krisis pangan yang sebenarnya, IDI menyarankan agar dilakukan identifikasi dan maping atau pemettaan di mana saja gizi buruk dan kurang itu terjadi. Selain itu agar ada peningkatan standar operasi pelayanan (SOP) Penanggulangan Gizi di sejumlah puskesmas atau rumah sakit.

Melihat kondisi ancaman krisis pangan ini, pemerintah dinilai panik dan langsung membebaskan bea impor pangan ke Indonesia. “Sayangnya perubahan iklim kurang direspon dengan kebijakan yang sistematis untuk mengantisipasi akan gagal panen. Maka yang terjadi adalah jalan pintas pembebasan biaya impor ini membuat usaha pertanian tidak diminati, karena tidak ada kebijakan yang jelas dan terarah,” kata budayawan dari Setara Institut yang juga salah satu Ketua KWI, Romo Benny Susetyo kepada detikcom.

Romo Benny juga mengkritik manajemen pengelolaan pangan di Indonesia yang amburadul. Bahkan, kepekaan pemerintah atas kasus-kasus kekurangan gizi serta kasus busung lapar dan sebagainya yang terjadi di daerah relatif kurang diperhatikan. Oleh karena itu kasus busung lapar di NTT beberapa tahun silam serta kasus kelaparan di Yahokimo, Papua, justru menampar pemerintah pusat. “Bagaimana tidak, pemerintah selalu mengatakan kita berhasil panen dan mengalami surplus, tapi ada kasus kurang gizi, kesulitan makan,” pungkasnya.

Kasus kelaparan di berbagai daerah semakin memperburuk daftar panjang kasus kemiskinan di negeri ini. Sayangnya, peringatan ini menurut Romo Benny tidak dibaca dengan baik. Kelaparan, gizi buruk, penyakit polio, busung lapar, dan seterusnya adalah pertanda agar bangsa ini bisa dan mau menyadari adanya polaritas yang amat tajam antara elite yang kaya raya dan rakyat jelata.

Indonesia mengalami bahaya kelaparan? Max Havelaar dalam bukunya ‘Multatuli’ tahun 1860, yang menceritakan kemiskinan dan kelaparan di Nusantara. “Di pulau Jawa yang subur dan kaya itu, bahaya kelaparan? Ya, saudara pembaca. Beberapa tahun yang lalu ada distrik-distrik yang seluruh penduduknya mati kelaparan, ibu-ibu menjual anak-anak untuk makan, ibu-ibu memakan anaknya sendiri,” begitu kata Max Havelaar.

Jangan sampai fiksi Max Havelar menjadi kenyataan!
(zal/iy)

Sumber :

http://www.detiknews.com/read/2011/01/24/150803/1553211/159/jangan-sampai-ibu-menjual-anaknya-untuk-makan?nd991103605

 

 

Senin, 24/01/2011

Krisis Pangan (4)
Anggaran Untuk Pertanian Jadi Tertawaan

Jakarta – Setiap berkunjung ke daerah, Kaman Nainggolan selalu miris. Saat menjadi Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional, ia sering bertanya pada pejabat daerah tentang anggaran untuk pertanian. Dan jawabannya akan membuatnya mengurut dada. Nyaris tidak ada perhatiannya pemda terhadap petani. Tidak aneh bila petani selalu miskin. Inilah penyebab kerawanan pangan mayoritas menimpa petani.

Kaman, yang kini menjadi pengamat ekonomi pertanian, menuturkan dukungan sektor pertanian untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tinggi, yakni mencapai sekitar 20 persen. Tapi anehnya, dana tersebut tidak dikembalikan kepada petani. APBD selalu memberikan anggaran yang sangat kecil, yakni di bawah 5 persen untuk pertanian.

“Kalau kita lihat APBD atau APBN kita tertawa sendiri. Perhatian pemerintah kecil sekali. Total porsi dana untuk pertanian itu di bawah 5 persen. Ini menjawab sendiri mengapa terjadi rawan pangan itu,” kata Kaman.

Merujuk data Badan Ketahanan Pangan Nasional, Kaman menyatakan 27,5 persen penduduk Indonesia mengalami rawan pangan. Kriteria rawan pangan itu bukan berpatokan pada ada tidaknya beras. Tapi asupan kalori atau gizi yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Untuk Indonesia, standar kalorinya sebesar 2.000 kalori per orang per hari.

Dari jumlah 27,5 persen tersebut, sebanyak 11,07 persen pemenuhan kalori mereka di bawah 70 persen atau mengalami rawan pangan kronis Sementara sisanya masuk kategori rawan pangan ringan karena berada di bawah 90 persen dari standar pemenuhan kalori.

“Kondisi masyarakat bisa dibilang rawan pangan jika asupan kalorinya di bawah 70 persen, atau makan dua kali sehari atau di bawahnya. Kalau rawan pangan ringan 90 persen dari standar, atau mengkonsumsi di bawah 1.800 kalori,” terang Nainggolan.

Mereka yang mengalami rawan pangan akibat kemiskinan. Penduduk mengalami rawan pangan akibat tidak memiliki akses terhadap pangan. Penyebabnya, mereka tidak punya uang di kantong untuk membeli beras.

Nah, dengan kondisi cuaca ekstrim yang saat ini melanda dunia, bukan tidak mungkin jumlah masyarakat Indonesia yang mengalami rawan pangan bakal bertambah. Sebab akses terhadap pangan,terutama beras sudah barang tentu semakin sulit bagi rakyat miskin.

Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo memprediksi, perang ke depan adalah memperebutkan komoditas pangan. Dan pertempuran-pertempuran ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2008 lalu. Ke depan “pertempuran” ini akan semakin sengit karena
pertumbuhan jumlah penduduk dunia jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan produksi produk pertanian.

Akibatnya, negara produsen beras tidak hanya akan membatasi ekspor, tetapi juga menghentikan ekspor dengan alasan untuk mengamankan kebutuhan domestik. Di sisi lain banyak negara yang punya uang sanggup membeli produk pangan dengan harga berapapun.

“Kondisi ini bisa meningkatkan harga pangan di pasar global. Dan tentu saja masyarakat miskin semakin semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka,” jelas Sudaryatmo.

Untuk mengatasinya, YLKI berharap pemerintah menciptakan kebijakan yang kondusif di sektor pangan. Bukan dengan cara membebaskan bea masuk bagi pangan impor. Sebab cara seperti ini menunjukan pemerintah malas untuk berfikir.

Ketua Harian HKTI Sutrisno Iwantono MA juga mengkritik kebijakan pemerintah membebaskan bea masuk bahan pangan. Menurut Sutrisno, langkah itu hanya untuk kepentingan jangka pendek untuk mempertahankan citra, mencegah  keresahan sosial dan gangguan politik yang mungkin timbul akibat kenaikan harga bahan pangan. Sementara di sisi lain, langkah itu sekaligus telah membuktikan kegagalan kita dalam pembangunan pertanian.

“Kalau kita berhasil memproduksi pangan dalam negeri secara mandiri, tentu tidak akan ada kenaikan harga pangan, tidak perlu menghapuskan bea masuk impor,” kata Sutrisno.

Belajar dari kondisi global krisis pangan yang bakal terjadi pada tahun 2011, dimana masing-masing Negara akan sangat agresif mengakumulasi persediaan pangan untuk bangsanya sendiri, menurut Sutrisno, kuncinya adalah swasembada pangan nasional. “Untuk itu segala daya upaya harus difokuskan bagi upaya swasembada pangan,” kata Sutrisno.

Sementara Ketua Bidang Koperasi HKTI Endang Setyawati Thohari menyarankan, untuk mengatasi rawan pangan pemerintah harus lebih memperhatikan petani sehingga para petani tetap setia menggarap lahan pertanian. Sebab berkurangnya lahan pertanian bisa berdampak serius bagi ketahanan pangan. Akibatnya kita malah bergantung kepada impor beras dari negara lain.

Cara yang harus dilakukan pemerintah antara lain,dengan mempermudah para petani untuk mengakses perbankan, mendorong produksi makanan olahan dari berasa atau bahan makan pokok, sehingga para petani tidak lagi menjual produk dasar pertanian. Misalnya, petani menjual dalam bentuk tepung beras sehingga harganya relatif lebih tinggi. Untuk itu perlu penyerapan tepung beras petani di pasar.

“Saat ini petani selalu mengeluh dengan harga gabah yang jauh di bawah harga beras. Sehingga mereka malas untuk menjual gabahnya. Parahnya lagi sejumlah petani sekarang banyak yang jual sawahnya karena dianggap tidak menguntungkan,” ujar Endang.

Endang juga memprediksi, jika pemerintah tidak segera berbenah dalam mengurusi sektor pertanian, kerawanan pangan yang ditakutkan bakal jadi kenyataan. Sebab para petani yang sehari-hari menanam padi, justru kesulitan untuk membeli beras karena harganya yang mahal.

Namun kekhawatiran ini ditampik Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso. Menurutnya, ke depan ketahanan pangan di Indonesia masih aman-aman saja. Hanya saja dia berharap, masyarakat tidak hanya bergantung dengan beras sebagai makanan pokok.

“Masalah rawan pangan ini bukan disebabkan masyarakat yang tidak makan beras. Melainkan kurangnya asupan gizi dan kalori. Dan sebenarnya kandungan itu tidak hanya ada di beras. Ubi,singkong dan sagu bisa dijadikan alternatif pemenuhan gizi dan kalori,” terangnya.

Tapi untuk mengalihkan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi beras, kata Alimoeso,bukan hanya tugas pemerintah. Menurutnya,perlu gerakan bersama untuk mengalihkan kebutuhan masyarakat dari beras ke makanan pokok yang lain.

Sementara untuk cadangan beras yang berasal dari impor, Alimoeso menjelaskan, sampai saat ini masih aman. Sebab Thailand dan Vietnam telah berjanji untuk mengalokasikan setidaknya 1 juta ton untuk Indonesia.

“Mereka sudah sepakat akan tetap komitmen mengalokasikan masing-masing 1 juta ton untuk kebutuhan Indonesia. karena mereka dulu juga kita bantu saat mereka masih mengalami devisit beras,” ujarnya.

Meski demikian kondisi cuaca buruk yang melanda dunia bukan tidak mungkin akan mempengaruhi negara produsen beras. Kalau sudah begini akankah Thailand dan Vietnam tetap memegang komitmennya untuk mengekspor berasnya untuk Indonesia?

“Jangan pernah menggantungkan perut kita kepada orang lain. Kalau sama-sama lapar pasti setiap orang, setiap negara akan mengutamakan dirinya sendiri,” kata Sutrisno memperingatkan.
(ddg/iy)

Sumber :

http://www.detiknews.com/read/2011/01/24/154729/1553278/159/anggaran-untuk-pertanian-jadi-tertawaan?nd991103605

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: