Berhasil Mengurangi Kemiskinan atau Sebenarnya Gagal Mengatasi Kemiskinan?

Republika, Kamis, 13 Januari 2011

Gagal Atasi Kemiskinan

oleh Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)

Pemerintah memasang target angka kemiskinan bisa ditekan dari 13,33 persen pada 2010 menjadi 11,5 persen-12,5 persen pada 2011. Untuk mencapai itu, anggaran kemiskinan naik dari Rp 80,1 triliun (2010) menjadi Rp 86,1 triliun (2011). Lima tahun terakhir, anggaran kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tapi kemiskinan hanya turun tiga persen. Pemerintah boleh mengklaim angka kemiskinan terus menurun, tetapi sesungguhnya mereka gagal mengentaskan kemiskinan. Setidaknya, ada tiga alasan gagalnya pengentasan kemiskinan.

Pertama, siapa sebenarnya orang miskin?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikatakan miskin apabila pengeluaran di bawah Rp 212.210 per bulan. Dengan garis kemiskinan itu, jumlah orang miskin tinggal 31 juta (13,33 persen). Benarkah data itu? Banyak yang meragukan data itu karena dinilai tak sesuai fakta lapangan. Yang mesti dipahami, angka itu hanya menghitung warga di bawah garis kemiskinan, bukan orang miskin yang pengeluarannya hanya sedikit atas garis kemiskinan. Jika golongan terakhir ini dihitung, jumlahnya bisa 70 juta (seperti penerima raskin) atau 76,4 juta (penerima Jamkesmas).

Kedua, kunci sukses penanggulangan kemiskinan ada pada tersedianya data dan pemetaan kelompok sasaran.

Dengan data valid, penanggulangan kemiskinan bisa mencapai sasaran. Justru di sinilah masalah muncul. Kita tidak saja menghadapi garis kemiskinan yang didekati dengan cara salah (dengan proksi pengeluaran), tapi juga tak memiliki data kemiskinan andal. Kita tidak punya data akurat di mana orang miskin tinggal. Sejauh ini, kita mengandalkan dua sumber data kemiskinan: Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan data Keluarga Pra-Sejahtera BKKBN.

Sayangnya, keduanya tidak bisa dijadikan poverty targeting yang dapat melacak siapa sesungguhnya orang miskin. Data BPS sejak awal dirancang guna melihat kecenderungan umum kemiskinan lewat garis kemiskinan. Sedangkan data BKKBN tak memadai dan bermasalah dalam penetapan definisi kemiskinan. Inilah, antara lain, penyebab tak tuntasnya kemiskinan di negeri ini.

Ketiga, kita juga memiliki masalah dalam pemetaan dan fokus program antikemiskinan.

Di era SBY, program antikemiskinan dibagi tiga klaster. Klaster pertama berupa bantuan dan perlindungan sosial pada keluarga kurang mampu, seperti bantuan beras untuk orang miskin (raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Klaster kedua berupa program dan anggaran berbasis masyarakat yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri. Warga desa yang miskin didampingi dan diberdayakan. Klaster ketiga dilakukan pemberdayaan UMKM dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

SBY menyebut klaster pertama sebagai pemberian ikan bagi rakyat miskin dan hampir miskin. Klaster kedua dianalogikan sebagai pemberian kail agar warga lebih mandiri. Dan, klaster ketiga ibarat pemberian perahu. Diharapkan masyarakat kecil bisa mengembangkan usahanya sendiri, bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

Pengelompokan klaster bisa dipahami karena kelompok miskin tidak homogen. Pertanyaannya, jika pada klaster pertama hanya diberi “ikan” tanpa pemberdayaan, apakah itu tidak menimbulkan ketergantungan pada diri kelompok paling miskin itu? Bagaimanapun kelompok klaster pertama tetap mempunyai potensi pengembangan, bukan sekadar “hidup dari pemberian”. Karena itu, pada klaster pertama porsi “ikannya” lebih besar daripada kelompok lain agar bisa survive. Namun, pada saat bersamaan mereka juga perlu diberi kail. Kalau tidak, selamanya mereka miskin dan tidak berdaya.

Pada titik ini perlu mendudukkan kail dan ikan dalam penanganan kemiskinan secara proporsional. Dalam realitasnya, keduanya tidak bisa dipisahkan. Misalnya, tukang bakso. Setelah punya modal bisa berjualan bakso dengan pendapatan sehari Rp 20 ribu. Tapi, begitu ia sakit-karena si tukang bakso satu-satunya tulang punggung keluarga- gerobak bakso dijual sebab ia tidak punya kartu sehat. Pemberian “ikan” dalam bentuk bantuan langsung juga tidak selamanya membuat orang miskin malas dan bergantung pada negara. Syaratnya sasaran, kriteria, dan mekanisme harus jelas. Visinya pun harus jangka panjang, bukan sekadar proyek yang sporadis ala BLT kompensasi kenaikan BBM.

Pertanyaan lain menyangkut fokus program. Anggaran antikemiskinan ditebar pada 51 program yang tersebar hampir di semua departemen/lembaga. Akibatnya, terjadi tumpang-tindih, bahkan repetisi program yang ujung-ujungnya penghamburan anggaran. Akan lebih baik jika penanggulangan kemiskinan dikumpulkan dalam satu lembaga sehingga pelaksanaan program lebih bermanfaat, efektif, dan efisien. Apa yang paling mengkawatirkan adalah upaya antikemiskinan akan gagal seperti yang sudah-sudah. Sudah tidak terhitung program dan usaha pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat miskin. Tanpa mengecilkan hasilnya, sejatinya jumlah warga miskin masih banyak.

Apa yang salah dengan program antikemiskinan?

Karena upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan direduksi hanya dari sisi permodalan, seakan-akan muncul simple truth bahwa modal adalah segala-galanya. Faktanya, ekonomi rakyat amat lemah dalam keahlian dan keterampilan usaha, akses dana/modal usaha, dan pemasaran atau informasi (Suyanto, 1997; Dieter Evers, 1995; Sutojo, dkk, 1994). Menurut Chambers (1987), ada lima ketidakberuntungan pada kelompok rumah tangga miskin, yaitu kerentanan, kelemahan fisik, derajat isolasi, keterbatasan pemilikan aset, dan ketidakberdayaan.

Upaya pemberdayaan warga miskin tidak jauh dari penanganan hal-hal di atas. Pemberian “kail” dan bukan “ikan” sebagai strategi pemberdayaan ekonomi rakyat pun dirasa tidak memadai. Kelompok miskin juga perlu diajari bagaimana cara memancing yang baik. Bahkan, ada persoalan mendasar bahwa kelompok miskin yang diberdayakan itu juga perlu dijamin agar “sungai” atau “kolam” yang dipancing tidak keruh dan sustainable.

Bagaimana mereka bisa memancing jika kolamnya sudah dikaveling orang lain?

Masih banyaknya jumlah warga miskin di era pemerintahan SBY ini yang tak hanya menunjukkan SBY gagal memahami kemiskinan, tapi juga gagal memenuhi janjinya. Siapa pun dia, ketika gagal memahami hakikat kemiskinan mereka akan gagal menurunkannya.

Sumber :

http://republika.co.id:8080/koran/24

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: