Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memakmurkan rakyatnya

Republika, Senin, 10 Januari 2011

Kebanggaan Milik Siapa?

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memakmurkan rakyatnya.

Oleh Anif Punto Utomo

“Tahun 2010 bisa kita lalui dengan hasil yang cukup membanggakan.’’ Begitu kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada pers awal Januari lalu. Bagaimana tidak membanggakan. Banyak fakta tak terbantahkan yang menunjukkan bahwa pencapaian ekonomi negeri ini mampu membuat orang tersenyum. Tentu saja, salah satunya adalah Hatta Rajasa itu, apalagi dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perekonomian negeri ini. Kita lihat saja beberapa pencapain 2010:

  • Bursa saham Indonesia menjadi bursa terbaik di Asia Pasifik,
  • Pendapatan per kapita diperkirakan 3.000 dolar AS per tahun,
  • Ekspor mencapai 140,65 miliar dolar, nonmigas 115,9 miliar dolar,
  • Dana asing yang masuk tak kurang dari 25 miliar dolar,
  • Rupiah menguat pada sekitar Rp 9.000 per dolar,
  • Jumlah orang miskin berkurang 1,5 juta,
  • Pertumbuhan ekonomi 6,1 persen,
  • Penjualan mobil tembus 700.000

Bagaimana pemerintah tidak tersenyum penuh kebanggaan dengan angka tersebut. Hampir semua sektor usaha ekspansif sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi bisa terus naik dibandingkan tahun sebelumnya. Orang-orang asing pun terkesima dengan pencapaian tersebut sehingga Indonesia menjadi salah satu wilayah emerging market yang menjadi sasaran investasi. Lagi-lagi tidak perlu diragukan bahwa pencapaian makro ekonomi Indonesia memperoleh acungan jempol. Akan tetapi, apakah kemudian hanya sampai di situ? Dalam sebuah tatanan negara, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memakmurkan rakyatnya. Apakah dengan pencapaian makro tersebut rakyat menjadi makmur?

Kita tidak perlu bicara kemakmuran. Meskipun kata tersebut ada dalam undang-undang dasar maupun di dalam dasar negara bernama Pancasila, masih terlampau jauh untuk dituju. Level kita bukan menuju ke garis kemakmuran, melainkan baru pada tataran meninggalkan garis kemiskinan. Karena kita tahu bahwa sampai sekarang masih ada 31 juta masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan.

Ingat, 31 juta itu bukan orang miskin, tetapi sangat miskin. Karena hidup di bawah garis kemiskinan, yang kalau diukur dengan rupiah mereka itu hidup dengan uang sekitar Rp 230.000 per bulan. Yah … jumlah itu setara dengan ongkos untuk makan malam dengan steak daging wagyu di sebuah hotel berbintang. Bedanya makan malam di hotel itu cuma sekali, kalau yang untuk orang miskin itu untuk makan 90 kali.

Kembali ke angka-angka yang mengesankan tadi, pertanyaannya: apakah semua pencapaian tersebut berdampak langsung pada rakyat. Tentu saja iya, tapi seberapa besar atau seberapa kecil masyarakat yang menikmatinya? Apakah seluruh pencapaian tersebut bisa merata dinikmati masyarakat Indonesia yang berjumlah 237 juta? Kita coba kritisi beberapa pencapaian di atas:

Indeks saham terbaik di Asia Pasifik dengan kenaikan 45,9 persen. Siapa yang menikmati kenaikan dahsyat tersebut? Dilihat dari data, masyarakat yang bermain pada bursa saham belum menyentuh satu persen dari penduduk. Maka, mereka yang menikmati pun jelas hanya nol koma nol, nol, nol persen dari total masyarakat Indonesia. Mungkin hanya ribuan, atau paling banter belasan ribu orang.

Kemudian pendapatan per kapita yang sekitar 3.000 dolar. Dengan angka tersebut Indonesia sudah naik peringkat ke negara kelas menengah sehingga tidak masuk kategori miskin. Akan tetapi, mengapa meskipun sudah bukan menjadi negara miskin lagi, masih menyisakan lebih dari 30 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan? Berarti di sini terjadi kesenjangan yang akut. Mereka yang kaya bisa sangat kaya (sehingga ada yang masuk ranking terkaya dunia) dan yang miskin awet dalam kemiskinan.

Ekspor naik 36 persen dan sebagian besar adalah nonmigas, yakni 115,9 miliar dolar. Ini prestasi luar biasa karena nonmigas mengalahkan telak ekspor migas. Namun, perlu dicermati bahwa kenaikan tertinggi adalah tetap ekspor bahan mentah, seperti kelapa sawit dan batu bara. Sektor itu tidak banyak menyerap tenaga kerja sehingga tetap saja pengangguran menumpuk dan kemiskinan tetap terjaga.

Kemudian, masuknya dana asing 25 miliar dolar secara tidak langsung mendongkrak cadangan devisa menjadi 96 miliar dolar. Posisi tertinggi yang pernah dicapai negeri ini. Akan tetapi, perlu hati-hati, karena sebagian dana masuk itu untuk investasi portofolio di bursa, baik untuk saham maupun obligasi. Dana itu bersifat mudah datang mudah keluar, dana panas (hot money). Ketika uang masuk, hanya sedikit orang yang menikmati, tapi jika saja uang sebesar itu mendadak ke luar, bisa jadi semua rakyat Indonesia akan merasakan.

Lain halnya rupiah yang menguat menjadi sekitar Rp 9.000 per dolar. Sebetulnya istilah tepat bukan rupiah menguat, melainkan dolar melemah. Kenapa? Karena dolar melemah di hampir semua mata uang dunia. Jika di mana-mana nilai dolar turun, berarti memang dolar yang nilainya turun, bukan rupiah menguat. Buktinya sekarang dolar dalam nilai rupiah dolar Australia nilainya hampir sama dengan dolar Amerika. Kalau hanya rupiah yang menguat terhadap dolar, dengan dolar Australia pun ikut menguat. Lantas bagaimana dengan penurunan orang miskin yang 1,5 juta orang dari 32,5 ju ta menjadi 31 juta? Jelas bahwa pengurangan itu tak sebanding dengan alokasi anggar an belanja negara buat memberantas ke miskinan. Lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pem berdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dana untuk rakyat miskin digelontorkan sekitar Rp 17 triliun. Tidak rasional, dengan anggaran begitu besar, tapi penurunan hanya 1,5 juta, berarti ada kesalahan penggunaan anggaran.

Hal lain adalah pertumbuhan ekonomi yang 6,1 persen. Dibandingkan Singapura, pertumbuhan ekonomi itu tiudak sampai separuhnya. Tapi, bukan itu persoalannya. Di sini yang menjadi persoalan adalah kualitas pertumbuhahan ekonomi. Ketika pertumbuhan bersandar pada sektor yang pada modal, seperti telekomunikasi, listrik, pertambangan, dan jasa, tenaga kerja yang terserap hanya sedikit. Itulah yang menjadikan pengurangan jumlah penduduk miskin tidak signifikan. Kita melihat bahwa pencapaian makro tersebut telah mendorong pertumbuhan kelas menengah secara luar biasa. Penjualan mobil yang menembus 700.000—yang boleh jadi merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara—merupakan bukti nyata. Belum lagi permintaan apartemen yang tahun lalu terjual puluhan ribu unit. Apartemen merupakan simbol keberhasilan kelas menengah.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat hal itu. Pada 2010 silam, BPS mencatat 8,3 juta pekerja di Indonesia memiliki penghasilan 14.198 dolar AS atau Rp 127,9 juta per tahun. Mereka ini masuk dalam golongan pekerja atas. Di bawahnya, ada pekerja menengah sebanyak 25 juta orang dengan pendapatan 5.356 dolar AS per tahun atau Rp 48,25 juta per tahun. Pencapaian makro tersebut memang membanggakan pemerintah. Mereka bisa memamerkan angka tersebut ke orang asing dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tapi, dengan melihat realitas di lapangan di mana kemiskin an masih merata, harga-harga melambung tak terkendali, anggaran belanja masih dikorupsi, akankah masyarakat bangga?

Masyarakat akan bangga bila harga beras terbeli sehingga mereka tetap bisa makan tiga kali sehari. Mereka akan bangga jika bisa lepas dari jeratan kemiskinan. Mereka bangga jika mencari pekerjaan mudah sehingga tidak perlu menyiksa diri menjadi pembantu ke luar negeri. Mereka akan bangga jika pemerintah memperhatikan nasib orang kecil. Jadi, siapa yang bangga dengan pencapaian makro itu?

Sumber :  http://koran.republika.co.id/koran/0/126839/Kebanggaan_Milik_Siapa

Republika, Senin, 10 Januari 2011

Tiwul

Apakah Anda membaca berita ini: Makan Tiwul, Enam Bersaudara Tewas. Tragis. Dan, yang lebih tragis lagi, ketika kita tahu latar belakang kenapa keenam ber saudara itu mengonsumsi makanan yang terbuat dari sari ketela pohon itu. Rupanya, keluarga itu tidak mampu mem beli beras lantaran sejak dua pekan terakhir harga beras terus membubung.

Orang tua keenam bersaudara itu mengaku bahwa penghasilannya sepekan antara Rp 120 ribu hingga Rp 150 ribu. Jika dibelikan beras, uang sesedikit itu hanya bisa untuk makan tiga empat hari. Dengan begitu, tidak ada pilihan lain mereka mengonsumsi tiwul agar uang yang terbatas itu tetap bisa untuk mempertahankan hidup mereka.

Inilah persoalan riil di masyarakat. Harga beras dalam dua bulan terakhir ini melonjak drastis, dari yang semula Rp 6.000 per kg menjadi Rp 7.200 per kg. Dan, jika harga beras naik, secara otomatis harga kebutuhan dapur lainnya akan terkerek. Bahkan, kini harga cabai kembali meroket melebihi harga daging, yakni sekitar Rp 90 ribu per kilogram. Makanan pokok itu menjadi barang mewah bagi masyarakat miskin.

Menurut Anda, seperti apa perasaan para anggota DPR jika membaca berita tersebut. Wakil rakyat yang biasa dimanja fasilitas, naik mobil mewah, makan di hotel berbintang, boleh jadi akan trenyuh. Masalahnya, apakah ketrenyuhan itu kemudian akan terkristal dan kemudian diwujudkan dalam kebijakan yang prorakyat, kita tidak tahu. Besar kemungkinan ketrenyuhan hanya sesaat. Ketika sudah kembali ke keriuhan gelanggang politik, rakyat terlupakan. Mereka memang orang yang memiliki ingatan pendek.

Negeri ini memang ironis. Di tengah melejitnya kelas menengah, terutama di perkotaan, masih banyak masyarakat yang hidup penuh penderitaan, baik di kota maupun di desa. Mereka tidak tahu lagi berharap kepada siapa karena pengalaman selama ini berharap pada pemerintah tidak bisa diandalkan. Berharap pada wakil rakyat apalagi, laksana mimpi di siang bolong. Akhirnya, masyarakat bergerak sendiri mencari kehidupan.

Sebetulnya, jika negara ini dikelola dengan benar, kemiskinan akan terkurangi dengan drastis. Ketidakbenaran pengelolaan itu bisa dilihat dari alokasi anggaran belanja. Selama ini, banyak anggaran belanja yang terbuang sia-sia untuk kepentingan petinggi negara. Mereka telah bersama-sama melakukan korupsi secara legal. Bagaimana caranya? Tak lain adalah membuat anggaran belanja yang memanjakan kehidupan mereka.

Kita coba saja lihat, renovasi rumah menteri keuangan, misalnya. Hanya untuk renovasi rumah pemerintah menghabiskan uang Rp 3,4 miliar. Data lain yang lebih mencengangkan lagi, anggaran perjalanan dinas yang triliunan. Sebagaimana dirilis Fitra, anggaran perjalanan para penyelenggara negara pa da 2009 ditetapkan Rp 2,9 triliun, tapi realisasinya Rp 12,7 triliun. Nah, pada 2010 naik lagi menajdi Rp 16,2 triliun.

Secara keseluruhan terbukti bahwa anggaran belanja yang tiap tahun naik tidak mampu membuat negeri ini lepas dari keterpurukan. Data dari Fitra kembali menunjukkan bahwa APBN 2005 ke 2010 naik dua kali lipat dari Rp 509,6 triliun menjadi Rp 1.126 triliun. Namun, pada periode yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru turun dari urutan 107 ke 109.

Dari situ ada dua sebab yang bisa disimpulkan, yakni alokasi anggaran yang tidak tepat atau penggelapan anggaran. Bisa hanya salah satu dilakukan, tapi bisa juga dua-duanya dilakukan secara serempak. Karena semestinya dengan kenaikan APBN yang fantastis, jika alokasi anggran tepat, akan mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan. Jika negara ini dikelola dengan benar, mungkin enam bersaudara itu tidak tewas karena makan tiwul.  [anif punto utomo]

Sumber :

http://koran.republika.co.id/koran/0/126838/Tiwul

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: