Apa Benar Bahwa Di Tahun 2010, Angka Kemiskinan Di Indonesia Turun?

Berdasarkan berita koran Republika, Senin, 03 Januari 2011, Pemerintah SBY mengklaim pihaknya berhasil menjalankan rencana kerja di bidang perekonomian berupa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di 2010. Angka kemiskinan, misalnya, turun 0,8 persen dari 14,1 persen menjadi 13,3 persen. Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menyebut, indikator keberhasilan itu terlihat dari turunnya angka kemiskinan dari 14,1 persen menjadi 13,3 persen. Pemerintah mencatat, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 32 juta jiwa pada 2009, turun menjadi 31,02 juta jiwa pada 2010. Walaupun begitu Bappenas sendiri mengakui bahwa Angka kemiskinan selama lima tahun terakhir ini terus mengalami penurunan, tetapi karena pertumbuhan ekonomi stagnan atau hanya jalan di tempat maka penurunan kemiskinan itu tidak tampak (Republika, Jumat, 12 November 2010,” Bappenas: Jumlah Kemiskinan Turun Tetapi tak Tampak”)

Bank Dunia pada 2007 menggunakan ukuran US$ 2 -PPP (purchasing power parity )/kapita/hari, tetapi Pemerintah SBY menggunakan ukuran yang berbeda dengan ukuran Bank Dunia itu.

Ukuran kemiskinan versi pemerintah itu tidak banyak yang diketahui rakyat. Setiap tahun pemerintah menetapkan garis kemiskinan. Kalau pengeluaran per orang per bulan di bawah Rp 200 ribu dianggap miskin. Kalau di atas itu dianggap tidak miskin. Uang Rp 200 ribu itu bukan uang yang keluar dari dompet, tapi pengeluaran yang dikonversi.
Misalnya dia hidup di desa, di depan rumah ada bayam, di belakang ada singkong, di samping ada pepaya, ada balong, lalu dia dapat raskin. Dia kemudian ditanya satu keluarga empat orang, berasnya untuk makan itu dua kilogram, dikonversikan berapa rupiah, bayam berapa rupiah, ikan ngambil dari kolam berapa rupiah. Kalau jumlah pengeluaran itu setara Rp 210 ribu, mereka tidak miskin lagi, meskipun tidak punya uang untuk mobilisasi.
Cara pengukuran yang lain, yaitu dengan melihat bahwa yang dimakan mencapai 2.100 kalori per hari. Tidak peduli yang dimakan beras semua, ataukah itu ada daging ada telur dan ada buah dan sebagainya atau cuma nasi sambal dan garam.
Memang semestinya pemerintah berani untuk menetapkan, tidak sekadar orang yang miskin dengan definisi tadi itu yang berkurang. Tapi, kesejahteraan masyarakat mendekati miskin itu juga bisa berkurang.

Saat ini, Pemerintah tidak banyak melakukan penciptaan lapangan kerja secara aktif dan langsung. Penciptaan lapangan kerja justru diserahkan pada pihak swasta. Pemerintah hanya sibuk menjaga inflasi, suku bunga, sedangkan swasta yang menciptakan lapangan kerja. Padahal, 55 persen penduduk Indonesia itu hanya berpendidikan SD, maka tidak mungkin terserap di lapangan kerja. Walaupun investasi asing yang besar, investasi itu membutuhkan kualifikasi, dan itu bukan untuk mereka hanya memiliki pendidikan SD.
Memang harus ada strategi masif untuk menciptakan lapangan kerja. Pemerintah kita justru bersikap hands off (lepas tangan) untuk urusan membantu masyarakat yang tidak bisa terserap ini.

Kalau pemerintah ingin mengurangi beban mereka, subsidi pendidikan jangan digerus. Kemudian, dibuat transportasi publik yang murah. Ini yang mengurangi beban mereka.
Yang disebut pro poor itu bukan berarti APBN harus mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan. Tetapi pro poor dari semua kebijakan ekonomi. Tidak boleh kontraproduktif terhadap kemiskinan.
Pembebasan impor pangan, membuka pasok pangan untuk produk impor dengan bea masuk nol. Ini membanjiri pasar dalam negeri, petani tidak kompetitif. Impor produk barang murah dari Cina, maka tidak akan mungkin UKM menyainginya.
Pengentasan kemis kinan harus kebijakan yang komprehensif. Perdagangan jangan mematikan UKM, energi jangan memberatkan subsidi BBM, pangan jangan dilepaskan pada pasar. Kalau itu tidak dilakukan, tidak akan mengentaskan kemiskinan

 

Republika, Selasa, 04 Januari 201

Pemerintah Masih Lepas Tangan

Hendri Saparini,
Ekonom Econit Advisory Group

Oleh Rosyid Nurul Hakim

Sekarang ini tidak ada stabilisasi harga pangan. Tidak ada upaya mengontrol harga pangan”.

Jadi, masih banyak lagi yang sebenarnya juga miskin?.

Yang menjadi permasalahan bukan hanya orang di bawah garis kemiskinan. Ada 42 persen orang yang near poor, mendekati miskin. Apa yang sudah dilakukan orang yang tergolong near poor tadi. Bukan ini yang dikurangi oleh pemerintah. Orang yang mendekati miskin ini, pengeluaran per bulan per orang sedikit di atas Rp 200 ribu. Apa yang dilakukan pemerintah untuk ini?

Indikator yang dipakai pemerintah menetapkan orang miskin itu apa?

Setiap tahun pemerintah menetapkan garis kemiskinan. Kalau pengeluaran per orang per bulan di bawah Rp 200 ribu dianggap miskin. Kalau di atas itu dianggap tidak miskin. Uang Rp 200 ribu itu bukan uang yang keluar dari dompet, tapi pengeluaran yang dikonversi.
Misalnya dia hidup di desa, di depan rumah ada bayam, di belakang ada singkong, di samping ada pepaya, ada balong, lalu dia dapat raskin. Dia kemudian ditanya satu keluarga empat orang, berasnya untuk makan itu dua kilogram, dikonversikan berapa rupiah, bayam berapa rupiah, ikan ngambil dari kolam berapa rupiah. Kalau jumlah pengeluaran itu setara Rp 210 ribu, mereka tidak miskin lagi, meskipun tidak punya uang untuk mobilisasi.
Cara pengukuran yang lain, yaitu dengan melihat bahwa yang dimakan mencapai 2.100 kalori per hari. Tidak peduli yang dimakan beras semua, ataukah itu ada daging ada telur dan ada buah dan sebagainya atau cuma nasi sambal dan garam.
Memang semestinya pemerintah berani untuk menetapkan, tidak sekadar orang yang miskin dengan definisi tadi itu yang berkurang. Tapi, kesejahteraan masyarakat mendekati miskin itu juga bisa berkurang.

Apa yang salah dari pengentasan kemiskinan di Indonesia?

Pemerintah tidak melakukan penciptaan lapangan kerja secara aktif dan langsung. Penciptaan lapangan kerja justru diserahkan pada pihak swasta. Pemerintah hanya sibuk menjaga inflasi, suku bunga, sedangkan swasta yang menciptakan lapangan kerja.
Padahal, 55 persen penduduk Indonesia itu hanya berpendidikan SD, maka tidak mungkin terserap di lapangan kerja.
Walaupun investasi asing yang besar, investasi itu membutuhkan kualifikasi, dan itu bukan untuk mereka hanya memiliki pendidikan SD.
Memang harus ada strategi masif untuk menciptakan lapangan kerja. Pemerintah kita justru bersikap hands off (lepas tangan) untuk urusan membantu masyarakat yang tidak bisa terserap ini.

Bagaimana seharusnya pemerintah bertindak?

Kalau pemerintah ingin mengurangi beban mereka, subsidi pendidikan jangan digerus. Kemudian, dibuat transportasi publik yang murah. Ini yang mengurangi beban mereka.
Dengan transportasi publik murah, mobilitas mereka jadi tinggi. Kemudian, pemerintah juga harus bisa memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Selain itu, melakukan stabilisasi harga pangan.
Sekarang ini tidak ada stabilisasi harga pangan. Tidak ada upaya mengontrol harga pangan. Bagi orang miskin ini signifikan.
Gula yang tadinya Rp 6.000 sekarang lebih dari Rp 12.000 per kilogram. Di Malaysia yang jumlah orang miskin lebih sedikit, pemerintahnya masih mengontrol 12 komoditas pangan. Jadi, itu memang upaya menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kalau kita tidak mau menciptakan transportasi publik yang murah, sekolah demikian mahalnya, layanan kesehatan yang miskin sekali, buruh tidak mendapatkan perhatian, harga pangan tidak ada kontrol, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Kalau kita berdebat angka kemiskinan turun, jumlah orang miskin berkurang, ya iya. Karena yang mereka potret orang di bawah garis kemiskinan. Tidak yang sedikit di atas dari garis kemisikinan.

Kebijakan pembangunan sudah pas untuk mengatasi kemiskinan?

Yang disebut pro poor itu bukan berarti APBN harus mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan. Tetapi pro poor dari semua kebijakan ekonomi. Tidak boleh kontraproduktif terhadap kemiskinan.
Pembebasan impor pangan, membuka pasok pangan untuk produk impor dengan bea masuk nol. Ini membanjiri pasar dalam negeri, petani tidak kompetitif. Impor produk barang murah dari Cina, maka tidak akan mungkin UKM menyainginya.
Pengentasan kemis kinan harus kebijakan yang komprehensif. Perdagangan jangan mematikan UKM, energi jangan memberatkan subsidi BBM, pangan jangan dilepaskan pada pasar. Kalau itu tidak dilakukan, tidak akan mengentaskan kemiskinan
. ed: rahmad budi harto

Sumber :

http://koran.republika.co.id/koran/0/126419/Pemerintah_Masih_Lepas_Tangan

Selasa, 04 Januari 2011 pukul 13:57:00

Tantangan Terberat, Inflasi

SYAHRIAL LOETAN
SEKRETARIS MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

Oleh Teguh Firmansyah

Pengurangan kemiskinan bukan proses yang instan. Semakin kecil angka kemiskinan, semakin sulit untuk menurunkannya. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dan meluncurkan berbagai program untuk mengentaskan puluhan warga dari jerat kemiskinan. Tantangan terberat adalah inflasi tinggi yang menggerus pendapatan masyarakat miskin yang sebenarnya sudah lebih baik. Patokan angka kemiskinan serta cara pengukuran kemiskinan versi pemerintah selama ini tak bisa mengungkap potret kemiskinan di Indonesia yang sebenarnya. Masih lebih banyak warga yang hidup mendekati garis kemiskinan yang kondisi hidupnya tak beda dengan puluhan juta warga yang secara resmi digolongkan miskin. Pengentasan kemiskinan harus menjadi kebijakan yang komprehensif. Tak hanya soal alokasi APBN ke program pengentasan kemiskinan, tapi juga kebijakan ekonomi yang harus pro poor.

Apa yang akan dilakukan pemerintah?

Karena itu, kita akan menerapkan berbagai pendekatan untuk pencapaian target itu. Ada tiga klaster yang akan digunakan. Pertama, ada yang namanya pendekatan bantuan secara individual. Contoh, kebijakan ini seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beras untuk masyarakat miskin (raskin). Kedua, pendekatan kelompok melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Ketiga, program pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tapi, PNPM dinilai tidak efektif karena hanya yang mampu bersaing saja yang dapat?

PNPM ini memang terkesannya kita hanya memberi langsung. Padahal, dengan PNPM ini kita mendidik bagaimana mereka bisa mandiri. PNPM diberikan secara kelompok. Prinsip yang dikembangkan dalam PNPM ini memang persaingan.
Karena itu, dengan adanya PNPM ini mereka yang sebelumnya memiliki kebiasaan buruk, malas-malasan dalam bekerja diharapkan bisa berubah. Mereka diharapkan akan lebih giat lagi jika ingin mendapatkan bantuan.
Setidaknya, setiap anggota kelompok itu akan saling mengawasi. Antara anggota satu dan yang lainnya akan merasa sungkan uang itu dipakai untuk hal yang tidak benar. Dengan demikian, bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu benar-benar dipakai. Lagi pula, model PNPM yang kita pakai saat ini sudah mendapatkan pujian dari berbagai kalangan.

Ada pendekatan lain?

Tidak semuanya menggunakan pendekatan tersebut karena masih ada dorongan dari sektor lain, seperti dari pendidikan dan kesehatan. Belum lagi ditambah dengan meningkatnya investasi yang juga turut mengurangi angka kemiskinan.

Mengapa kemiskinan itu lebih banyak di desa dibandingkan kota?

Penurunan angka kemiskinan itu dipengaruhi oleh kemampuan penyerapan tenaga kerja. Di desa, sektor padat karya seperti manufaktur itu sangat rendah atau belum tersentuh.
Begitu pula sektor jasa yang penyerapannya patut diperhitungkan. Sementara di desa umumnya bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, meski di pertanian, banyak orang yang bekerja menjadi buruh tani. Ini tidak terlepas dari keterbatasan lahan. Karena itu, masalah ini harus menjadi perhatian serius. Ini tantangan yang harus kita selesaikan.

Tantangan utama dalam upaya pengurangan kemiskinan pada 2011?

Tantangan terberat itu ada inflasi, yakni kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan oleh beragam faktor. Pemerintah akan mencoba mengendalikan kenaikan harga ini melalui beragam cara. Jika tidak dilakukan, kenaikan inflasi satu sampai dua persen saja itu sudah merupakan pukulan bagi masyarakat kalangan bawah. Utamanya mereka yang berada di perbatasan. Tugas berat pemerintah saat ini adalah mengendalikan harga.

Angka kemiskinan kita turun 1,5 juta tapi dinilai sejumlah kalangan tidak signifikan?

Harus diakui penurunan kemiskinan makin ke bawah itu akan makin sulit. Misalkan, menurun kan angka kemiskinan dari 20 persen menjadi 17 persen itu jauh lebih mudah dibandingkan menurunkan dari 13 menjadi 12 persen. Sekarang ini kita sedang menuju mendekati angka kemiskinan 10 persen.
Karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa penurunan 1,5 juta itu kecil. Semua itu relatif. Begitu pula soal garis kemiskinan itu masih disesuaikan dengan angka inflasi. Jadi, tidak ditetapkan begitu saja. Oleh karenanya, upaya pengurangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah itu dikerjakan secara simultan dengan sektor-sektor lain.

Tapi, batasan penghitungan kemiskinan masih dipertanyakan?

Ya, kita memang masih menggunakan pengeluaran sebagai batasan mereka yang disebut miskin. Karena, model ini lebih bisa menangkap mereka yang disebut dengan miskin. Jika pengeluarannya misalnya hanya Rp 10 ribu tiap hari, lalu bagaimana mereka mau menabung. Sedangkan jika memakai modal penerimaan sepertinya sulit dan belum ada di text book manapun. ed: rahmad budi harto

Sumber :

http://koran.republika.co.id/koran/0/126420/Tantangan_Terberat_Inflasi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: