Indonesia Mestinya Terapkan Kontrol Devisa

Aviliani, Pengamat Perbankan

Republika, 30 Dec 2010

BI Mestinya Terapkan Kontrol Devisa

Bank Indonesia (BI) kembali mengeluarkan paket kebijakan moneter dan perbankan lanjutan untuk menyikapi perkembangan ekonomi nasional tahun depan. Salah satunya ialah kebijakan untuk mengantisipasi kian derasnya arus modal asing (capital inflow). Capital inflow yang masuk terlalu besar melalui pinjaman luar negeri (PLN) jangka pendek bank dianggap BI rentan terhadap potensi arus balik modal asing secara mendadak atau yang kerap disebut sudden capital reversal.

Karena itu, BI memberlakukan kembali pembatasan PLN jangka pendek bank yang dipatok maksimal 30 persen dari modal bank. Namun, langkah bank sentral itu dinilai tidak tepat. Bila ingin mengatur arus modal yang masuk atau keluar, BI disarankan untuk memberlakukan kebijakan capital control. Pasalnya, bank relatif lebih mudah dikontrol BI, sedangkan lembaga nonbank yang kini justru lebih banyak menyerap modal asing itu masih sulit dikendalikan. Demikian komentar yang disampaikan pengamat perbankan, Aviliani, ketika diwawancarai wartawan Republika, Wulan Tanjung Palupi.

Pembatasan pinjaman luar negeri jangka pendek bank relevan dengan kondisi sekarang?

Menurut saya, kebijakan ini tidak akan terlalu efektif kalau maksudnya mengontrol devisa yang masuk. Kalau banknya tidak diperbolehkan meminjam, ya grupnya nanti yang meminjam. Apalagi, dengan kondisi yang ada saat ini di sektor keuangan kita. Justru, bukan bank yang banyak meminjam, melainkan lembaga nonbank dan itu yang sulit dimonitor.

Justru BI bisa memonitor pinjaman jangka pendek yang dibuat bank dengan relatif mudah. Laporannya kan BI terima setiap bulan. Dengan begitu, sejak dini, BI bisa melihat apakah itu membahayakan.

Nah, di lembaga keuangan nonbank atau entitas bisnis lainnya, justru sulit melihat pinjaman jangka pendek ini apalagi kalau bukan perusahaan yang tercatat di bursa. Sulit memantau apakah mereka sudah terlampau berlebihan.meminjam dari luar negeri.

Jadi, kebijakan apa yang lebih tepat?

Kalau mau mengontrol aliran dana yang masuk, ya mengunakan kontrol devisa. Negara-negara seperti Malaysia dan Cina justru menerapkan hal ini saat krisis global mulai merebak karena aliran dana banyak mengalir ke emerging markets.

Bukankah asing Justru alergi dengan kontrol devisa sehingga ini bisa memicu sudden capital reversal?

Tidak. Lihat yang terjadi di negara-negara yang sudah menerapkan itu. Devisa yang masuk memang harus dikontrol karena ini juga berguna buat BI. Lihat saja sekarang, berapa anggaran yang BI gunakan untuk menstabilkan rupiah? Berapa banyak upaya yang harus dilakukan karena dana-dana itu terus-menerus mengalir masuk?

Buat dunia usaha tentunya kondisi ini juga tak nyaman. Nilai tukar yang tidak stabil akan merugikan. Mereka butuh lebih banyak melakukan hedging (lindung nilai). Mereka juga diliputi ketidakpastian.

Seharusnya. BI bekerja sama dengan pemerintah. Buatlah agar dana-dana di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mengalir semua ke SPN atau BI berkoordinasi dengan pemerintah lihat sektor mana yang membutuhkan dorongan. Dengan begitu, BI juga tidak banyak membutuhkan banyak sekali anggaran untuk intervensi agar rupiah tidak terlalu volatile.

Mengapa tidak membuat obligasi infrastruktur atau secara kreatif membuat berbagai instrumen dan aturan yang membujuk agar dana-dana itu bisa lebih bermanfaat. Dengan begitu, kita sangat diuntungkan.

Soal kebijakan yang mengharuskan bank mengumumkan prime lending rate, apakah akan cukup efektif mendorong bank kompetitif berikan suku bunga kredit?

Maksudnya memang begitu dan tujuannya baik. Namun sayangnya, nasabah kita belum paham apa itu prime lending rate. Saya khawatir, nantinya masyarakat mengira prime lending rate itu sama dengan suku bunga kredit.

Padahal, itu sebenarnya adalah suku bunga dasar yang nantinya akan ditambah dengan penghitungan risiko. Barulah terbentuk suku bunga kredit. Risiko tiap nasabah itu berbeda, sektornya juga berbeda. Nanti malah membingungkan nasabah.

Sekarang kalau masalahnya adalah suku bunga, kita lihat mengapa bank mencari nett interest margin (NIM) tinggi karena volume kreditnya yang tidak tinggi. Untuk itu. agar bank tidak besar NIM-nya, volumenya yang harus digenjot.

ed budi raharjo

 

Ringkasan Artikel Ini

Salah satunya ialah kebijakan untuk mengantisipasi kian derasnya arus modal asing (capital inflow).Capital inflow yang masuk terlalu besar melalui pinjaman luar negeri (PLN) jangka pendek bank dianggap BI rentan terhadap potensi arus balik modal asing secara mendadak atau yang kerap disebut sudden capital reversal. Karena itu, BI memberlakukan kembali pembatasan PLN jangka pendek bank yang dipatok maksimal 30 persen dari modal bank. Pasalnya, bank relatif lebih mudah dikontrol BI, sedangkan lembaga nonbank yang kini justru lebih banyak menyerap modal asing itu masih sulit dikendalikan. Justru, bukan bank yang banyak meminjam, melainkan lembaga nonbank dan itu yang sulit dimonitor. Justru BI bisa memonitor pinjaman jangka pendek yang dibuat bank dengan relatif mudah. Lihat yang terjadi di negara-negara yang sudah menerapkan itu.

 

———————————————————————————————————————-

 

Republika, Kamis, 30 Desember 2010

Pinjaman Valas Bank Dibatasi

 

Teguh Firmansyah, Palupi A Auliani

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali menerapkan pembatasan saldo harian pinjaman luar negeri (PLN) jangka pendek bank maksimal 30 persen dari modal bank. Aturan yang akan diberlakukan paling lambat akhir Januari 2011 itu, diterapkan karena PLN jangka pendek meningkat signifikan sehingga dianggap rentan terhadap pembalikan arus modal asing (sudden capital reversal).

Aturan baru itu dikeluarkan dalam sebuah paket kebijakan lanjutan di bidang moneter dan perbankan BI, Rabu (29/12), di Jakarta. “Kebijakan ini ditempuh setelah Dewan Gubernur mencermati kinerja perekonomian Indonesia 2010 serta prospek dan tantangan 2011 dan 2012 mendatang,” ujar Gubernur BI Darmin Nasution saat memaparkan paket kebijakan tersebut.

Bagi bank yang memiliki PLN jangka panjang di atas 30 persen, BI memberi kesempatan tiga bulan sejak Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur hal ini dikeluarkan. Darmin yakin, pembatasan PLN jangka pendek akan membuat bank tak bisa lagi sembarangan menampung modal asing. “Dengan begitu, bank tidak bisa lagi menampung capital inflow yang tidak jelas,” katanya.

Meski dibatasi, Darmin memaparkan, BI masih memberikan beberapa pengecualian bagi bank. Antara lain, PLN jangka pendek dari pemegang saham untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil.
Kemudian, dana usaha kantor cabang bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100 persen dari dana usaha yang dinyatakan dan kewajiban bank dalam perdagangan internasional.

Melalui kebijakan ini, BI berharap bank bisa mendorong PLN ke arah jangka panjang. Ketentuan pembatasan PLN jangka pendek bank pernah dihapus pada 14 Oktober 2008 sebagai respons terhadap dampak krisis keuangan global yang dipicu kebangkrutan Lehman Brothers. Saat itu terjadi pelarian modal yang cukup besar yang menyebabkan likuiditas valas domestik dan perbankan mengering.

Namun, kini situasinya telah berubah. Modal asing mengalir deras ke Indonesia sehingga membuat likuiditas valas perbankan meningkat pesat. Salah satu sumbernya adalah PLN jangka pendek, termasuk rekening giro (vostro) dan instrumen keuangan luar negeri jangka pendek.

Untuk mengatur valuta asing ini, BI juga mencabut PBI nomor 10/22/PBI/2010 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank.

Bank sentral pun menaikkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam valas secara bertahap dari satu persen dana pihak ketiga (DPK) valas menjadi lima persen yang efektif 1 Maret 2011. Kemudian, GWM dinaikkan lagi menjadi delapan persen yang berlaku efektif 1 Juni 2011.

Deputi Gubernur BI Budi Mulya mengatakan, kebijakan GWM Valas diberlakukan untuk mengurangi risiko derasnya aliran modal asing yang masuk tahun depan. BI yakin kebijakan tersebut bisa membuat ketahanan bank lebih terjamin. “Karena masih ada capital inflow yang akan masuk,” ungkapnya.

Budi memperkirakan, kenaikan GWM tahap pertama dapat menyerap valas 2-2,5 miliar dolar AS. Sedangkan, GWM tahap kedua diproyeksikan sanggup menyerap 3 miliar dolar AS.

Pengamat perbankan Mirza Adityaswara menganggap, paket kebijakan BI itu sebagai wujud pengetatan likuiditas yang sangat antisipatif. Menurutnya, pembatasan pinjaman valas bank bertujuan agar struktur utang luar negeri tak menumpuk pada jangka pendek. “Ini penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi,” ujarnya.

Sedangkan, Mirza melanjutkan, kebijakan menaikkan secara bertahap GWM valas adalah langkah untuk mengurangi ekses likuiditas yang berasal dari luar negeri. “Jika ekses itu tak terserap, bisa menjadi sumber overheating (pemanasan) ekonomi,” katanya.

Mirza melihat ada dua kemungkinan yang bisa ditempuh perbankan menyikapi pengetatan likuiditas ini. Pertama, menaikkan suku bunga kredit. Atau kedua, bank akan menyerap kenaikan biaya dana itu. “Dengan mood perbankan sekarang menaikkan penyaluran kredit, saya kira bank akan menyerap itu dengan risiko menurunkan margin keuntungannya,” jelasnya. ed: budi raharjo

Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia

Teguh Firmansyah

BI tidak terapkan capital control untuk antisipasi capital inflow?
Jangan cepat-cepat melakukan capital control itu. Karena, pertama, itu ceritanya lain. Kedua, undang-undang tidak mengizinkan itu, dan itu sudah ada sejak 1999.

Seberapa penting capital inflow?
Berbicara modal bangsa Indonesia ini memang perlu capital inflow. Alasannya ada dua. Pertama, setiap kali suatu perekonomian suatu bangsa ada kekurangan uang, yakni penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran, ada defisit, itu mau tidak mau ada capital inflow. Kedua, secara umum, jika saving lebih kecil dari investment di sebuah negara, selebihnya harus masuk capital inflow. Tidak ada cara lain. Cara lain adalah turunkan perkembangan ekonomi, itu saja rumusnya. Inilah kita, perekonomian kita saving-nya lebih rendah dari investasi yang dibutuhkan untuk perekonomian.

Langkah cegah capital outflow yang berlebihan?
Sepanjang kita bisa membangun suatu iklim atau situasi yang membuat nyaman dan imbal hasil cukup menarik, saya kira mereka tidak akan pergi. Memang kalau ada gejolak, ada kemungkinan itu mereka akan balik lagi ke dolar AS. Karena, ada satu rumus dianut oleh pemain di keuangan internasional, larilah ke posisi yang walaupun Amerika Serikat tidak bagus, mereka akan lari ke dolar AS. Tapi, situasi itu kita alami beberap kali. Krisis Yunani itu hanya beberapa miliar (dolar AS) saja yang keluar.

Bagaimana dengan paket kebijakan untuk meredam dampak negatif capital inflow?
Ada beberapa langkah seperti mengatur rekening vostro untuk pinjaman luar jangka pendek dengan batasan 30 persen dari modal. Itu upaya untuk mengatur capital inflow karena sekarang ini rekening vostronya itu luar biasa banyak yang tidak jelas. ed: budi raharjo

http://republika.co.id:8080/koran/14/126101/Pinjaman_Valas_Bank_Dibatasi

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: