Pemerintah Tidak Berdaya Hadapi Tekanan Asing

“Pemerintah Tidak Berdaya Hadapi Tekanan Asing”

Minggu, 20 Juni 2010 – 13:11 wib

Wilda Asmarini – Okezone

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara. menilai pemerintah tidak konsisten terhadap keputusan yang pernah dibuat sebelumnya terkait dengan penetapan alokasi gas Donggi Senoro, Sulawesi Tengah yang hanya sebesar 25 persen sampai 30 persen untuk kepentingan domestik.

“Saya menyesalkan keputusan pemerintah tersebut. Keputusan ini menunjukkan pemerintah tetap mementingkan kepentingan pemilik modal, bukan rakyat. Justru dengan keputusan ini rakyat dan negara yang dirugikan,” tutur Marawan saat dihubungi okezone di Jakarta, Minggu (20/6/2010).

Padahal saat periode Wakil Presiden Jusuf Kalla, lanjutnya, Kalla sudah menetapkan seluruh alokasi gas Donggi Senoro ini ditujukan untuk rakyat. Dan keputusan itu pun menurutnya sudah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maka, dengan keputusan alokasi 25 persen sampai 30 persen ini untuk domestik ini, menurutnya pemerintah tidak berdaya dalam menghadapi tekanan investor asing.

“Pemerintah waktu itu setuju (gas) seluruhnya dialokasikan untuk kepentingan domestik. Itu sudah diputuskan Wapres Jusuf Kalla dan didukung oleh Preside SBY. Tapi kenapa sekarang tidak konsisten? Saya kira siapa pun Wapresnya, mestinya pemerintah konsisten. Saya khawatir pemerintah tidak berdaya kepada tekanan asing,” ungkapnya.

Meski sebesar 70 persen gas tersebut diekspor dengan asumsi menambah penerimaan negara, namun menurut Marwan akan lebih besar lagi dampak yang akan diperoleh negara bila dialokasikan untuk domestik. Pengalokasian untuk domestik ini menurutnya bisa dimanfaatkan oleh PLN maupun pabrik pupuk yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup negeri ini.

“Alokasi gas untuk PLN dan pabrik pupuk misalnya, kan bisa menambah banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, gas untuk industri mempunyai dampak yang lebih besar terhadap perekonomian bangsa ini. Jadi PLN juga tidak harus mengais-ngais gas lagi,” imbuhnya.

Selain itu, sistem hilir yang diterapkan dalam proyek gas ini menurutnya lebih menguntungkan investor asing, dalam hal ini perusahaan asal Jepang Mistsubishi Co. Hal ini menurutnya dikarenakan PT Pertamina dan PT Medco Energi Internasional hanya berwenang di sektor hulu (pengeksplorasian), sementara proses pengolahan menjadi gas alam cair (Liquid natural gas/ LNG) dan penjualannya dilakukan oleh investor asal Jepang tersebut.

Meski PT Pertamina (Persero) berencana menambah kepemilikan sahamnya di proyek gas nasional ini, namun menurut Marwan hal ini tidak berdampak signifikan kepada bangsa ini.

“Kalau Pertamina nambah saham, paling berapa sih? Kalau mayoritas yang menjadi pengendali adalah Pertamina oke lah. Tapi apa benar seperti itu?” tukasnya.

Seperti diketahui, kilang milik PT DOnggi Senoro LNG (DSLNG) ini terdiri dari konsorsium perusahaan Mitsubishi Co dengan kepemilikan saham sebesar 51 persen, PT Pertamina (Persero) sebesar 29 persen, dan PT Medco Energi Internasional sebesar 20 persen.

Untuk itu, dia pun sekali lagi menegaskan agar pemerintah seharusnya konsisten dengan apa yang pernah diputuskannya.

“Saya ingin pemerintah konsisten dengan sikap sebelumnya. Siapa pun yang menjadi Wapres atau Presiden, dia harus konsisten,” tegasnya.(adn)(rhs)

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2010/06/20/320/344721/pemerintah-tidak-berdaya-hadapi-tekanan-asing

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: