Kemiskinan, Globalisasi, dan Demokratisasi Politik

Kemiskinan, Globalisasi, dan Demokratisasi Politik
Didin S Damanhuri
Pengamat Ekonomi Politik dan Guru Besar Ekonomi IPB
Selasa, 10 Mei 2005

Beberapa waktu yang lalu terjadi debat publik tentang implikasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terhadap kemiskinan yang diselenggarakan The Indonesian Insitute yang menghadapkan dua tanki pemikir: Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI dan Institute for Development Economic & Finance (Indef). Mungkin karena keterbatasan waktu bagi penyelenggara maupun nara sumber, perdebatannya terlalu terfokus kepada metodologi penghitungan dengan sumber data yang sama, yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kurang menyentuh hal-hal yang lebih luas. Berikut ini penulis ingin melanjutkan diskusi tersebut yang lebih mempertanyakan masalah-masalah nonteknis yakni peranan negara dan implikasi proses demokratisasi politik, serta kompleksitas pasca-otonomi daerah (otda).

Peran negara
Setelah masuknya peran Dana Moneter Internasional (IMF) dengan dokumen Letter of Intent (LoI) yang kemudian dilanjutkan dengan adanya white paper dengan sejumlah program besar untuk mengatasi krisis ekonomi sejak tahun 1998, maka ada berbagai perubahan signifikan di tingkat dasar di negeri ini bahkan berimplikasi kepada amandemen UUD 45. Antara lain dirumuskan tentang peran negara yang lebih ”minimalis” karena ”ekonomi disusun berdasarkan ekonomi pasar yang berkeadilan”.

Memang makna tersebut belum dijabarkan secara terperinci seperti apa nantinya. Namun jargon tersebut merupakan bahasa khas kaum neoliberal yang berbasiskan teori ekonomi neoklasik dan neoliberal. Karena kata keadilan tersebut biasanya diterjemahkan dalam konteks pasar kapitalis, yakni ada semacam mekanisme redistribusi pendapatan yang disesuaikan dengan kontribusinya masing-masing individu dalam kapasitas sebagai factor produksi. Apakah dia masuk kelas pemilik aset produktif (sumber daya finansial, alam, intelektual, dan seterusnya) atau sekedar kelas buruh pemilik tenaga fisik semata yang powerless. Maka secara struktural makin amat sulitlah kalau tak mau disebut tak mungkin, pencapaian sila keadilan social bagi seluruh rakyat secara kongkret dan bertahap di masa datang.

Sementara untuk mengatasi kemiskinan dari masyarakat yang tak masuk kelompok ekonomi produktif –seperti yang berjalan di Ameriks Serikat– biasanya lalu diserahkan kepada lembaga-lembaga karitatif yang sangat terbatas daya jangkaunya, karena negara harus semakin membatasi peran tertentu saja. Ini bukan hanya tuntutan mekanisme pasar kapitalis di tingkat nasional saja, tapi juga tuntutan pasar kapitalis global yang dalam kenyataanya jauh lebih menentukan. Misalnya sekarang Indonesia dan negara berkembang lain sering dituduh oleh negara-negara maju mempraktikkan dumping, karena dianggap mengerjakan buruh anak-anak. Juga tuntutan ecolabelling bahkan bioterrorism untuk produk ekspor. Ujung-ujungnya lebih merupakan siasat proteksi negara maju –yang selalu mengkhotbahkan pasar bebas– terhadap negara berkembang.

Yang lebih spektakuler lagi, dampak pemberlakuan ekonomi pasar kapitalis di tingkat nasional dan terutama di tingkat global (dengan kekuatan mahabesar dari WTO ditambah IMF dan Bank Dunia) bagi nasib untuk sekitar 99 persen pelaku ekonomi di Indonesia yang masuk kategori sektor informal dan UKM, karena peran minimalisnya dari negara. Yakni untuk promosi dalam pelbagai manifestasi subsidi. Dengan jargon untuk mencapai kemakmuran dunia yang mensyaratkan kebebasan lalu lintas barang, jasa dan produk intelektual secara global (borderless) maka semua negara di dunia harus melakukan structural adjustment yang intinya membatasi peran negara, mengedepankan peran swasta dan menciptakan ekonomi pasar kapitalis. Maka peran sektor pertanian dalam arti luas, UKM, dan sektor informal yang menginginkan memperbesar skala ekonominya untuk masuk kepada dinamika pertumbuhan ekonomi modern apalagi di pasar global menjadi hal yang hampir mustahil.

Dengan begitu, yang terjadi pascakrisis di negeri ini, kemiskinan dan pengangguran (terbuka maupun setengah pengangguran) makin massif dan meruyak. Lebih jauh, dampak setelah hampir satu dekade peran WTO mengemuka, maka terjadilah piramida kurban manusia –meminjam istilah Peter Berger– di tingkat global, yakni mayoritas negara-negara miskin yang tidak manjalankan ekonomi pasar kapitalis dan kurang bersahabat secara politik dengan AS, menjadi ”kaum proletar” secara berkelanjutan. Sementara, yang berada di puncak dari piramida tersebut adalah negara supermakmur yang memiliki segalanya: kekuatan ekonomi, politik, dan militer, yakni AS, kemudian disusul Jepang dan Uni Eropa.

Uraian diatas bukanlah sebuah ungkapan untuk mengkampanyekan antiekonomi pasar dan menolak langkah menciptakan daya saing ekonomi dalam kerangka interdependensi ekonomi global (bukan istilah golablisasi yang lebih mengesankan adanya dominasi bahkan hegemoni). Bagi negeri ini yang mayoritas rakyatnya masih hidup di sektor agraris dan ekonomi informal serta proses pembelajaran awal demokrasi politik, kiranya harus menyikapi dinamika ekonomi dan politik global dewasa ini secara selektif dan cerdas. Antara lain kita harus berani me-review pelbagai penetapan tentang peran negara dalam ekonomi dalam konteks interdependensi ekonomi dan politik global dewasa ini. Juga termasuk keberanian mengkaji ulang white paper IMF, terutama menyusun politik subsidi yang relevan.

Dalam waktu yang sama, pemberatasan KKN, reformasi birokrasi dan penegakan hukum serta proses demokratisasi politik, secara serius dan berkelanjutan terus dilaksanakan. Dengan belajar terus dari pengalaman termasuk bagaimana terjadinya kegagalan negara di masa pemerintahan Orba dan kegagalan swasta pasca-Orba, akhirnya kita harus mampu menempatkan format negara yang efektif dan civil society yang elegan dalam konteks untuk memecahkan kemiskinan dan pengangguran yang besar ke depan.

Proses demokratisasi politik dan otda
Indonesia memang telah ditasbihkan menjadi negara besar ketiga (setelah AS dan India) yang berhasil dengan penduduk yang raksasa menjalankan demokratisasi politik (pemilu legislatif di pusat dan daerah serta presiden) secara damai dan luber pascaotoriritarianisme selama empat dekade. Bahkan dalam bulan Juni tahun ini, akan dilakukan pilkada langsung menyusul pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Dengan segala kekurangan yang ada, bagaimanapun ini prestasi rakyat terbesar yang mampu dipersembahkan ke panggung dunia. Namun dengan prestasi spektakuler tersebut harus direnungkan juga kenyataan lain untuk masa depan. Bahwa dalam kenyataan, perbandingan pengalaman di dunia, tidak setiap sukses demokratisasi politik lantas diikuti oleh sukses menciptakan tingkat kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial bagi rakyat banyak.

Setidaknya ada empat kategori di dunia dalam hubungan antara demokrasi politik dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Pertama, bersamaan dengan sukses demokratisasi politik juga diikuti oleh tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat yang signifikan seperti dipertotonkan oleh negara-negara Barat. Meski harus diberi catatan bahwa kemakmuran mereka tak lepas dari politik kolonialiame dan imperalisme terhadap negara berkembang di masa lalu disamping standar ganda yang tak demokratis di tingkat hubungan internasional vis-a-vis Negara berkembang sekarang ini. Di luar negara-negara Barat tersebut, juga terdapat Jepang, Turki, dan negara-negara industri baru Asia (Korea, Malaysia, dan Thailand).

Kedua, negara-negara yang tak demokratis secara politik namun tingkat kesejahteraan ekonomi rakyatnya relatif tinggi dan merata seperti diperlihatkan Cina dan Singapura. Ketiga, negara-negara yang tradisi demokrasi politiknya maju namun kesejahteraan ekonomi sebagian besar rakyatnya rendah seperti dicontohkan India dan Filipina serta banyak negara-negara Amerika Latin. Keempat, negara yang demokrasi politik dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya buruk dan rendah seperti yang terjadi di Pakistan, Bangladesh, dan hampir semua negara-negara Afrika.

Di mana tempat Indonesia dalam peta hubungan tersebut akan menempatkan diri? Sementara ini kita baru masuk dalam kategori ketiga. Bahkan kalau gejala perpecahan internal partai terus menerus tanpa terselesaikan, kemudian konflik yang tak terkendali dalam pilkada nanti serta KKN oleh pemerintahan pasca-Orba tak terpecahkan, maka yang akan terjadi bukan hanya tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat –dalam alam globalisasi dengan hegemoni AS– yang akan semakin bertambah buruk. Bahkan demokrasi politikpun akan mengalami kemunduran besar. Pemecahan kemiskinan dan pengangguran yang massif dan besar yang dialami dewasa ini, akan semakin jauh panggang dari api.

Selanjutnya dengan budaya patrernalistik yang kita miliki, sebagaimana negara-negara Asia lainnya, maka nasib Indonesia akan sangat tergantung kaum elitenya untuk memecahkan teka-teki seperti diuraikan di atas. Sementara, rakyat sudah membutikan dirinya secara spektakuler berhasil. Baik itu dalam proses demokrasi politik seperti diperlihatkan dalam pemilu tahun 2004, maupun kemandirian dan ketahanan ekonomi yang dipertontonkan selama krisis ekonomi yang telah berlangsung tujuh tahun ini. Mudah-mudahan dapat direnungkan uraian dari pembelajaran semua ini. Wallahu ‘alam bissawab.

Ref : http://indef.or.id/xplod/upload/arts/Artikel%20DSD.HTM

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: