Hukum & Kontrak : Kolusi antara Penguasa dengan Pengusaha

Kontrak Keistimewaan Yogyakarta
Iman Sugema

Adalah sangat penting untuk dipahami bahwa polemik mengenai status keistimewaan Yogyakarta harus segera diselesaikan. Ini bukan hanya masalah penghormatan terhadap jasa-jasa keluarga besar kesultanan dalam kemerdekaan republik yang kita cintai. Bukan pula hanya sekadar masalah apakah sistem monarki masih relevan untuk dipertahankan atau tidak dalam sebuah era demokrasi seperti sekarang ini. Dari sudut pandang ekonomi, yang terlebih penting adalah bagaimana kita sebagai bangsa dapat memegang teguh sebuah kontrak sosial atau kontrak kelembagaan.

Status Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan provinsi adalah sebuah kontrak kelembagaan yang merupakan salah satu pilar terpenting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia di samping tentunya UUD 1945 dan Pancasila. Karena itu, harap berhati-hati ketika kita hendak mengutik-utik salah satu pilar kenegaraan tersebut.

Sudah terlalu lama bangsa ini dipandang sebagai pihak yang tidak mampu memegang teguh dan menjaga kontrak agar tetap ditaati. Para investor sampai saat ini masih sangat tidak yakin dengan kemampuan kita mengenai hal ini. Karena itu, aliran modal pascareformasi lebih banyak didominasi oleh aliran modal jangka pendek yang bertujuan untuk mengais keuntungan sesaat saja. Modal hanya ditanam dalam instrumen keuangan dan setelah itu siap-siap untuk hengkang jika dipandang situasi tidak lagi menguntungkan.

Sementara itu, komitmen kontrak bisnis jangka panjang hampir bisa dipastikan selalu melibatkan proteksi jangka panjang dari para penguasa. Karena itu, pemodal besar senantiasa berduyun-duyun merapat ke ‘istana’. Kalau tidak, jangan harap usaha Anda akan aman. Kekuatan bisnis kemudian identik dengan kekuatan untuk mencari kekuasaan. Para pengusaha melanggengkan kekuatan bisnisnya dengan cara masuk ke dunia politik, dan sebaliknya para politisi melanggengkan kekuasaannya dengan cara masuk ke dunia usaha. Bukankah ini merupakan fenomena yang sehari-hari kita lihat dengan mata telanjang?

Agar investasi menjadi aman, ada dua landasan yang menjadi pegangan dunia bisnis, yaitu hukum dan kontrak. Hukum memuat aturan dan tatanan yang harus diikuti oleh seluruh pemain bisnis yang kemudian menciptakan kepastian dan predictability dari setiap jenis usaha. Kontrak memuat aturan main antarpelaku yang terlibat di dalamnya untuk menjalankan bisnis tertentu. Kontrak diperlukan sebagai bentuk ikatan hukum yang sangat spesifik agar kewajiban dan hak dari para pelaku bisnis dapat terpenuhi dengan benar.

Celakanya, kedua-duanya sangat sulit untuk ditegakan, terutama kalau sudah menyangkut uang dalam jumlah yang besar. Karena itu, untuk dapat mengendalikan keduanya para pengusaha “meminjam tangan” para penguasa atau sekalian nyebur menjadi “penguasa”. Sampai kapan kita mau begini terus?

Sekadar untuk mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya kekuasaan dalam mengamankan kontrak, saya akan mengemukakan tiga insiden.
Pertama, kepastian Exxon-Mobil menguasai blok Cepu terjadi melalui intervensi kekuasaan. Sebelumnya, Pertamina bersikukuh untuk dapat mengelola blok tersebut.
Kedua, kepastian bahwa gas dari blok Donggi-Senoro dialokasi untuk kepentingan asing baru bisa terealisasi setelah Pak JK tidak lagi jadi wapres.
Sebelumnya, Pak JK bersikukuh agar gas dari blok tersebut dialokasikan untuk kepentingan nasional, terutama memenuhi penyedian pembangkit listrik.
Ketiga, para pengusaha yang sekarang naik daun adalah mereka yang sedang berada di lingkaran istana, baik yang memiliki posisi resmi dalam berbagai komite atau parpol maupun yang tetap memelihara jalur-jalur khusus. Hampir bisa dipastikan, investor asing lebih tertarik untuk berkongsi dengan para pengusaha tersebut.
Dari uraian tersebut di atas jelas ada kaitan antara lemahnya penegakan hukum dan kontrak dengan kecenderungan terjadinya kolusi penguasa dan pengusaha.
Kembali ke masalah keistimewaan DIY, suatu upaya untuk mengatur ulang atau membongkarnya dapat dipandang sebagai upaya untuk menggagalkan kontrak keistimewaan. Lalu, bagaimana skenario menyelesaikannya?
Dulu, pada zaman Orde Lama dan Orde Baru kontrak keistimewaan ini sangatlah dijunjung tinggi. Bung Karno sangat menaruh hormat karena tahu betul bagaimana susahnya memerdekakan republik ini kalau tanpa bantuan Sultan. Bahkan, Pak Harto pernah memberi jabatan wapres untuk Sultan HB IX untuk menguatkan legitimasi politik kepresidenan. Sekarang, setelah kita memasuki era demokrasi dan legitimasi monarki menjadi sedemikian pudar-setidaknya di luar Yogyakarta-apakah kita akan membuat kontrak baru?
Pilar utama demokrasi adalah hukum dan kontrak yang menjamin keteraturan dalam mekanisme demokrasi itu sendiri. Demokrasi kita menjadi sangat membebani perekonomian dan sarat berbau uang karena kita tak kunjung bisa menegakkan hukum dan kontrak. Memegang teguh secara konsisten keistimewaan Yogyakarta mudah-mudahan menjadi awal dan simbol yang jelas dalam mematuhi kontrak. Tidak hanya kontrak sosial kenegaraan, tetapi juga berbagai kontrak bisnis. Kalau kontrak bisnis bisa ditegakan tanpa jaminan dari penguasa, niscaya biaya tinggi informal akan dapat dikurangi secara signifikan.
Kalau saja kontrak keistimewaan itu mampu dijamin sepenuhnya, Sultan dan keluarganya akan senang untuk tidak nyebur ke dunia politik seperti yang akhir-akhir ini terjadi. Karena itu, hormatilah kontrak keistimewaan Yogyakarta.

http://koran.republika.co.id/koran/0/124962/Kontrak_Keistimewaan_Yogyakarta

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: